Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy, merespons rencana PT KAI (Persero) untuk membangun konektivitas jalur kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung.
Hal itu sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, demi mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra.
Menurutnya, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra.
Baca juga:
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.
Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun.
kata Gus Rivqy.
Ia menambahkan, hal yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Layanan Kereta Api di Sumatra Masih Hadapi Tantangan
Gus Rivqy juga menyoroti, bahwa hingga saat ini sejumlah layanan kereta api di Sumatra masih menghadapi tantangan efisiensi dan kecepatan perjalanan.
Pemanfaatan beberapa lintas termasuk koridor Lampung–Palembang, juga dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas maupun kualitas layanan.
"Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal. Koridor Lampung-Palembang atau Palembang-Lubuk Linggau misalnya masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang," tegasnya.
Baca juga:
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Selain itu, Gus Rivqy juga mengingatkan bahwa jaringan perkeretaapian Sumatra selama ini masih didominasi oleh angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu.
Karena itu, perencanaan rel lintas Sumatra harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.
"Ke depan, rel Sumatra jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru," katanya.
KAI dan Pemerintah Diminta Bangun Jalur Penghubung di Sumatra
Lebih lanjut, Kapoksi FPKB Komisi VI DPR RI itu menilai pembangunan jaringan rel lintas Sumatra harus disinergikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya.
Menurutnya, keberadaan jalan tol Trans Sumatra yang hingga kini juga belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas dan utilisasi menjadi pelajaran penting agar pembangunan rel dilakukan dengan kajian yang matang.
"Kita memiliki jalan tol Trans Sumatra yang pembangunannya masih terus berproses dan pemanfaatannya juga belum maksimal di beberapa ruas. Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatra harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek yang besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan," jelasnya.
Baca juga:
116 Perlintasan Kereta Berisiko Tinggi Sudah Ditutup, Sisa Tinggal 56 Titik Lagi
Gus Rivqy juga mendorong KAI bersama pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas, dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.
"Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatra menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun," pungkasnya. (Pon)
