1.882 Narapidana High Risk Dipindah ke Nusa Kambangan, Ini Permintaan DPR

MerahPutih.com - Sebanyak 1.882 narapidana high risk dari berbagai daerah di Indonesia telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Langkah dikliam mampu meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban,

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, mendukung langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang sepanjang tahun 2025 mengirimkan total 1.882 narapidana berisiko tinggi (high risk) ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Kami mendukung langkah Menteri Imipas mengirim ribuan napi high risk ke Nusa Kambangan. Kami berharap kebijakan ini mampu menekan, bahkan menghapus, peredaran narkoba di dalam penjara yang selama ini masih kerap terjadi,” ujar Mafirion di Jakarta, Rabu (31/12).

Mafirion menegaskan, peredaran narkoba di dalam lapas sudah berada pada level yang memprihatinkan. Penjara yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi justru kerap berubah menjadi pusat kendali jaringan narkotika.

Baca juga:

Dalih Anak Buah Yasonna Pindahkan Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan

"Ini adalah alarm serius bagi sistem pemasyarakatan kita. Jika tidak ditangani secara tegas dan terukur, penjara akan terus menjadi bagian dari masalah, bukan solusi,” tegasnya.

Menurut Mafirion, pemindahan napi high risk ke Nusa Kambangan bukan tanpa alasan. Pulau ini dikenal sebagai kawasan dengan tingkat pengamanan tertinggi di Indonesia, memiliki lapas super maksimum dengan pengawasan ketat, akses terbatas, serta sistem pengendalian yang lebih sulit ditembus oleh jaringan kriminal, termasuk jaringan narkoba.

Kondisi geografis Nusa Kambangan yang terpisah dari daratan utama juga dinilai efektif untuk memutus komunikasi ilegal para narapidana dengan jaringan di luar lapas.

“Penempatan napi high risk harus dilakukan di lokasi yang benar-benar mampu mengendalikan risiko. Nusa Kambangan memiliki karakteristik khusus yakni pengamanan berlapis, pengawasan ketat, serta keterbatasan akses yang membuatnya lebih ideal untuk menampung narapidana dengan tingkat ancaman tinggi,” ungkapnya

Namun demikian, Mafirion mengingatkan bahwa pemindahan napi saja tidak cukup. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum petugas lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba.

“Upaya ini harus dibarengi dengan tindakan tegas. Jika ada petugas yang terbukti terlibat, harus dipecat dan dijatuhi hukuman maksimal. Tidak boleh ada toleransi atau pengampunan, karena mereka telah menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan negara,” katanya.

Legislator asal Riau ini berharap, kebijakan pengiriman napi high risk ke Nusa Kambangan dapat menjadi titik balik dalam pembenahan sistem pemasyarakatan nasional.

"Target akhirnya jelas yakni lapas harus benar-benar bersih dari narkoba dan kembali pada fungsi utamanya sebagai tempat pembinaan,” ujarnya. (Pon)