Abhan kemudian mengungkit persoalan keabsahan Ma'ruf sebagai cawapres dengan kasus yang menyeret caleg DPR RI dari Partai Gerindra Mirah Sumirat. Menurutnya, dua kasus itu tampak mirip.

"Diperpanjang 40 hari. Sesuai dengan KUHP," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (18/6).

"Kalau kadis tidak (dikenakan sanksi) karena kan berjenjang ya. Artinya sejauh kepala dinasnya sudah melakukan tugasnya sebagai kadis melakukan BAP itu sudah benar," ujar Chaidir

"Makanya muncul tadi kata drama itu, dramatisasi. jangan sampai drama nah itu kan. Kita ga mengatakan bahwa dia dramatisasi. Tapi jangan sampai seperti drama itu sebenernya maksudnya. jadi diterangkan gitu," sesal Luhut.

Proses untuk seleksi internal bagi kandidat dengan minimal berpangkat bintang dua atau Irjen, akan memakan waktu dua hari.

Sejumlah massa aksi yang menamakan dirinya Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan aksi damai dengan membaca Alquran di sekitar gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).

"Uraian jelas menyimpulkan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuduhannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Pemohon jelas melanggar hukum acara pembuktian dalam perkara," ujar Yusril.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengolahan sampah plastik.

Setelah bergulir hampir selama empat pekan, JFK kini kembali membagikan kejutan besar bagi para pengunjung dengan mengumumkan pemenang undian grand prize di minggu ketiga.

Kabag Penum Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menerangkan, dari empat korban yang diautopsi, tim forensik menemukan proyektil peluru di tubuh dua korban.

"Nah ini terhadap hasil yang sudah ada. Itu kan harus diatur, yang jelas kepentingan publik di situ diakomodir melalui Jakpro yang nanti tampil mewakili pemprov DKI Jakarta di sana mengurusi masalah hak hak publik atas pantai," jelas Saefullah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya merugikan keuangan negara lebih dari Rp186 miliar.

"Untuk itu besok tim kuasa hukum kami akan mengajukan surat pengajuan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan saksi dari LPSK ke Mahkamah Konstitusi," tandasnya.

Ghoni menilai polemik pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 932 bangunan di Pulau D atau Pulau Maju merupakan dampak dari kebijakan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Wiranto, urusan kabinet masih bulan Oktober. Apalagi ia yakin Presiden Jokowi sudah memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih pembantunya.