Gerindra Salahkan Ahok Terkait Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen untuk menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, apa yang dilakukan Anies saat ini hanya akibat dari kebijakan Ahok.

Lebih lanjut, Ghoni menilai polemik pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 932 bangunan di Pulau D atau Pulau Maju merupakan dampak dari kebijakan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut dia, kebijakan Ahok yang mengeluarkan empat izin reklamasi pada 22 Desember 2014, 22 Oktober 2015 (2 izin), dan 17 November 2015 mengakibatkan IMB dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) pada tahun ini.

"Dalam itu ada pembahasan yang sudah dibangun. Saat itu kan enggak ada izinnya, ilegal. Kan Gubernur Ahok yang sahkan. Jadi dia memberikan aturan yang salah. Jadi jangan hanya dilihat dia pengembang besar jadi diberikan dispensasi," kata Ghoni di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Ghoni menegaskan penerbitan IMB di Reklamasi Pulau D bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya sebuah persyaratan penggunaan bangunan.

BACA JUGA: PKS Bela Anies Terkait Penerbitan IMB di Kawasan Reklamasi Pulau D

Daftar PPBD Masih Terkendala Ketidaksesuaian Data KK dan Dukcapil

Ghoni juga menuturkan, bahwa Gubernur Anies memiliki pertimbangan yang dikonsultasikan bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta sebelum mengeluarkan IMB tersebut.

"Ada bangunan 600 unit dan itu sudah disegel oleh Anies Baswedan. Kalau yang sudah direklamasi sudah dibangun, tidak mungkin Ahok tidak tahu. Kalau Anies yang salah, namanya reklamasi kan kitabnya enggak ada dan deadlock. Dan dalam itu ada pembahasan yang sudah dibangun," tutupnya.(Asp)