DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger

Ketum NasDem Surya Paloh. (foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu merger Partai Nasdem dan Gerindra yang diangkat majalah Tempo langsung ditanggapi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Timur.

Partai yang dipimpin Surya Paloh itu menyampaikan sikap resmi terkait hasil liputan tersebut. Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Lita Machfud Arifin, menilai pemberitaan tersebut memicu kegaduhan di ruang publik.

Anggota Komisi X DPR itu menegaskan bahwa narasi dalam laporan tersebut tidak berasal dari pernyataan resmi internal partai. Lita menilai framing yang dibangun berpotensi membentuk persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat.

Menurutnya, isu ini tidak hanya soal perbedaan tafsir, tetapi sudah menyentuh sensitivitas kader dan simpatisan Partai Nasdem di berbagai daerah.

Narasi yang menggambarkan seolah Partai Nasdem akan dilebur atau "dicaplok" oleh partai lain disebutnya tidak berdasar dan berisiko menyesatkan publik, bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Ia juga mengkritisi aspek visualisasi dalam produk jurnalistik tersebut. Menurut Lita, ilustrasi yang ditampilkan tidak hanya problematik secara substansi, tetapi juga berpotensi merendahkan martabat partai serta kepemimpinan nasional.

"Produk jurnalistik seharusnya berpijak pada etika pers, keberimbangan informasi, serta kehati-hatian dalam menyajikan simbol visual," ujar Anggota DPR RI asal Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) itu.

Baca juga:

Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR

Meski demikian, DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, kebebasan tersebut diharapkan berjalan seiring dengan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan informasi.

Sebagai bentuk respons, DPW Partai Nasdem Jawa Timur menyampaikan tiga tuntutan kepada Majalah Tempo.

Pertama, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Partai Nasdem beserta seluruh kader dan simpatisan.

Kedua, memuat klarifikasi resmi secara proporsional atas pemberitaan yang dinilai tidak akurat.

Ketiga, menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga etika pers, akurasi, dan kualitas jurnalistik ke depan.

Politisi Nasdem Jawa Timur itu juga menegaskan bahwa partainya tetap berdiri mandiri serta konsisten memperjuangkan politik berbasis gagasan.

Sejatinya protes terhadap Tempo juga dilayangkan hampir semua kader Nasdem di penjuru Tanah Air. Bahkan, di Jakarta ratusan kader Nasdem menggelar aksi damai di depan kantor Tempo untuk memprotes isu tersebut.

Baca juga:

Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra pada media sempat menjawab protes Fraksi Nasdem soal isu pemberitaan merger Nasdem-Gerindra.

Setri Yasra menghormati segala bentuk penilaian terkait pemberitaan yang dihadirkan Tempo. Ia juga sepakat melibatkan Dewan Pers dalam setiap sengketa pemberitaan. Menurutnya hal itu juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Perbedaan perspektif terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi,” kata Setri dalam keterangan resmi pada Selasa, 14 April 2026.

Menanggapi substansi yang menjadi tuntutan kader Nasdem, Setri menegaskan bahwa laporan utama yang dipublikasikan Tempo telah melalui proses jurnalistik. “Materi pemberitaan yang dipublikasikan oleh Tempo merupakan karya jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi, akuntabel, dan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik,” ujar dia. (*)

#NasDem #Partai Nasdem #Jawa Timur #Partai Gerindra #Gerindra #Pers
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital dengan latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Indonesia
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Beredar dokumen pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelat Fraksi NasDem di DPR. Simak penjelasan detailnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Gempa Malang Hari Ini Magnitudo 5,2 Guncang Jawa Timur, Apakah Berpotensi Tsunami?
Gempa Malang hari ini dengan magnitudo 5.2 mengguncang wilayah Jawa Timur bagian selatan. Cek info resmi BMKG soal potensi tsunami dan daftar daerah terdampak guncangan!
Angga Yudha Pratama - Senin, 14 September 2026
Gempa Malang Hari Ini Magnitudo 5,2 Guncang Jawa Timur, Apakah Berpotensi Tsunami?
Indonesia
Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Senin (14/9) Pagi, Letusan Sampai 1 Km
Saat ini aktivitas vulkanis Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga.
Dwi Astarini - Senin, 14 September 2026
Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Senin (14/9) Pagi, Letusan Sampai 1 Km
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Bagikan