Headline

Daftar PPBD Masih Terkendala Ketidaksesuaian Data KK dan Dukcapil

Eddy FloEddy Flo - Senin, 17 Juni 2019
 Daftar PPBD Masih Terkendala Ketidaksesuaian Data KK dan Dukcapil

Sejumlah orang tua calon siswa baru antre melakukan pendaftaran masuk sekolah (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Hari ini seluruh sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah DKI Jakarta menerima pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) 2019. Bahkan jalur prestasi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) resmi dibuka.

PPDB SD sendiri jalur Zonasi Umum dibuka mulai hari ini 17 hingga 19 Juni 2019 mendatang.

Salah satu orang tua PPDB ditingkat SD, Tuti mengatakan tak mengalami kesulitan saat melakukan proses pendaftaran untuk anaknya masuk ke tingkat SD.

Tuti juga mengaku dirinya melaksanakan pendaftaran secara mandiri di sekolah yang didaftarkan untuk buah hatinya. Menurut dia, hal itu dilakukan agar sewaktu mengalami kesulitan bisa diarahkan ke langkah yang lebih benar.

Gubernur Anies meninjau PPDB di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau posko pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMK Negeri 1, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat (Foto: antaranews)

"Bisa daftar sendiri sih, tapi lebih sreg disekolah. Jadi lebih jelas. Kalau sendiri takutnya gak kedaftar," kata Tuti di SD Pegangsaan 01 Pagi, Pusat, Senin (17/6).

Tuti menuturkan, dirinya merasa takut dengan kebijakan Pemprov DKI mengenai pendaftaran sekolai melalui PPDB. Hal yang ditakutkan ialah dengan gesernya peringkat peserta dari faktor umur.

Kata dia, umur yang lebih tua bisa menggeser umur yang muda.

"Umur anak ini 7 tahun kurang sebulan, kita waswas juga nih. Takutnya kegeser," tuturnya.

BACA JUGA: Mulai Pekan Depan, Malioboro Jadi Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor

Bawaslu Serahkan Santunan Rp36 Juta Kepada Ahli Waris Petugas KPPS

Sementara itu, Operator PPDB di SD Pegangsaan 01 Pagi, Ahmad Izzuddin menuturkan, bahwa proses pendaftaran PPDB di SD Pwgangsaan masih memiliki kendala. Masalah yang terjadi antara NIK Kartu Keluarga (KK) belum sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"NIKnya belum sinkron antara PPDB dan Dukcapil. Ada 4 orang yang sudah bolak balik ke kelurahan," jelas Ahmad.

Menurut dia, permasalahan itu terjadi diperkirakan karena KKnya baru.

"KKnya baru, atau memang dia baru pindah KK dari luar kota ke Jakarta," tutupnya.(Asp)

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #DKI Jakarta #Siswa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Bagikan