Bentrok Warga 1 Tewas di Matraman, DPR Minta Polisi Waspadai Aksi Balasan

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Bentrok Warga 1 Tewas di Matraman, DPR Minta Polisi Waspadai Aksi Balasan

Lokasi penjual nasi uduk di depan Masjid Jami Matraman di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026). Gerobak pedagang dilaporkan rusak akibat perselisihan y

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta aparat kepolisian memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pernyataan tersebut disampaikan Hasbi, sapaan akrabnya, saat menanggapi konflik horizontal antardua kelompok warga yang menyebabkan satu orang meninggal dunia.


"Terjadinya konflik horizontal ini harus segera diredam agar tidak semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar. Kami meminta aparat kepolisian memperkuat kamtibmas, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi aksi balasan," kata Hasbi di Jakarta, Senin (27/7).

Bentrokan antardua kelompok warga terjadi di Jalan Tambak I, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Minggu (26/7). Bentrokan yang dipicu perselisihan di sebuah kedai makan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, sejumlah orang mengalami luka-luka, serta beberapa kendaraan dibakar.

Baca juga:

Bentrok Berdarah di Matraman, DPRD Suruh Pemprov Cek Satgas Jaga Jakarta di Sana Aktif Tidak


Hasbi menegaskan menjaga kamtibmas merupakan kunci untuk mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas. Menurutnya, konflik horizontal yang tidak segera ditangani berpotensi memicu aksi balas dendam, mengganggu aktivitas masyarakat, merusak rasa aman warga, hingga menimbulkan kerugian ekonomi akibat terganggunya kegiatan usaha dan pelayanan publik.

Memperkuat kamtibmas harus menjadi prioritas. Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan, memprovokasi masyarakat, atau memicu konflik di wilayah lain.

Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi III DPR RI



Ia meminta kepolisian meningkatkan patroli di lokasi rawan, memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik, serta mengoptimalkan pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diiringi upaya membangun komunikasi dan rekonsiliasi antarkelompok agar ketegangan tidak terus berlanjut.

Hasbi juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta aparat memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan hingga ke tingkat RT dan RW agar potensi gesekan dapat dideteksi sejak dini.

"Jangan ada yang mau diadu domba atau terpancing oleh provokasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Semua pihak harus berkomitmen menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Jika ada persoalan, selesaikan melalui dialog dan serahkan proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Polda Tetapkan 7 Tersangka Bentrok Berdarah di Matraman dan Jalan Tambak


#DKI Jakarta #Tawuran #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Dukcapil juga memverifikasi alamat tempat tinggal WNA serta memantau perubahan status kependudukan.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Uji coba diperlukan untuk mengetahui kekurangan layanan sebelum LRT Jakarta dioperasikan secara lebih luas.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Indonesia
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengubah wajah kota agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi warga.
Yusuf Abdillah - Kamis, 10 September 2026
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Ada 147 mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pemutakhiran desil.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Indonesia
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Rekan korban menerima sinyal 'SOS' itu melalui fitur jam di salah satu aplikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Indonesia
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Masih bisa diatasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI karena ketersediaan air masih mencukupi.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan memerlukan penyesuaian tarif.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Bagikan