Ali menjelaskan, tuduhan yang menyatakan bahwa Situng direkayasa, bisa diotak-atik untuk menguntungkan salah satu pihak tidak benar.

"KPK telah menerima informasi, persidangan perdana untuk terdakwa Sofyan Basir akan dilakukan pada hari Senin, 24 Juni 2019 di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata juru bicara KPK Febri Diansyah

Rahmadsyah menuding bahwa dalam pertemuan tersebut, oknum anggota Polres Batubara mengarahkan masyarakat ?untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Pertanyaannya di mana Sjamsul Nursalim, dia jelas ada alamatnya di Singapura. KPK juga tahu alamatnya jelas, kalau kurang jelas kami juga bisa beritahu dia tidak ke mana-mana," kata Otto Hasibuan,

Anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Teguh Samudera mengatakan, ketika melihat amplop yang diserahkan ke hakim MK, ia merasa heran. Pasalnya tidak ada bekas amplop itu telah digunakan.

"Oleh majelis ditanya apakah 'entry' data sama dengan yang dilihat saksi? Kan sama dia bilang. Artinya menguatkan bahwa Situng itu oleh operator benar sesuai," ujar Ali Nurdin

"Ternyata kegiatan itu dilaksanakan pada hari libur. Jadi itu bukan suatu pelanggaran," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Hartanto dan temannya yang bernama Mulyono mengetahui acara deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma'ruf tersebut dari video yang beredar di grup whatsapp jelang hari pencoblosan Pilpres 2019.

"Ahok ngawur. Oh itu mah perda yang sekarang saya sampein dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawur lah," ujar Taufik saat dihubungi wartawan, Rabu (19/6).

"Kalau saya bertanya jawabannya pendapat, sementara Mas Said Didu ini hadir sebagai saksi. Saya memutuskan tidak bertanya," kata Yusril

"Jadi, besok akan dilakukan pemeriksaan. Tadi saya sudah cek juga, Novel akan hadir besok dalam pemeriksaan tersebut untuk menghargai proses hukum ini," ucap Febri.

Latifah mengatakan ia mendengar informasi soal adanya kesepakatan orang yang tidak tahu dan yang lanjut usia akan dicoblos oleh petugas KPPS.

“Dua saksi yang dalam tanda petik ilegal tidak boleh hadir lagi di ruangan ini meskipun sudah diambil sumpahnya,” tegas Saldi Isra.

Ia juga mempertanyakan pemerintah terkait pencairan KJP yang cair secara dua tahap. Padahal bila cair sekaligus mereka bisa langsung membelanjakan semua perlengkapan sekolah.

"Suratnya dari mana? Saya belum tahu. Kalau (surat) itu ada bagus tapi saya belum pernah melihat surat itu," kata BW di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).