Eddy Flo
MerahPutih.Com - Warga DKI Jakarta khususnya para orang tua murid kini sedang mempersiapkan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang akan masuk sekolah tahun ajaran 2019-2020.
Seperti biasa, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dana pendidikan khusus yang disebut Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).
Namun orang tua murid menyayangkan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang saat ini belum mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada penerima KJP.
Maisaroh orang tua Murid SDN Joglo 04 Petang mengaku belum menerima uang KJP, padahal dirinya sangat membutuhkan untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya, seperti seragam, peralatan sekolah.
"Belum turun. Nanti bulan Juli," kata Maisaroh kepada merahputih.com, di Joglo, Jakarta Barat, Rabu (19/6).
Ia juga mempertanyakan pemerintah terkait pencairan KJP yang cair secara dua tahap. Padahal bila cair sekaligus mereka bisa langsung membelanjakan semua perlengkapan sekolah.
"Kalau di buku Rp1.200 ribu. Tapi turunnya di atm cuma 600, Jadi 2 tahap," tutur dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono menuturkan pencairan dana KJP pada awal bulan Juli 2019 mendatang merupakan aturan yang ditekan oleh pemprov DKI.
Karena kata dia, di Awal bulan Juli siswa mulai libur sekolah hingga 14 Juli mendatang dan masuk sekolah ajaran baru periode 2019-2020 pada 15 Juni 2019.
Saat ini sekolah tengah melaksanakan ujian kenaikan kelas. Sedangkan Sabtu 29 Juni 2019 nanti sekolah akan melaksanakan pembagian rapor kenaikan kelas. Ratiyono pun meminta kepada penerima KJP untuk bersabar.
"Kalau bagikan rapor kan libur itu nah boleh uangnya di cairkan di awal-awal Juli di cairkan untuk beli buku, tas, beli, dan sepatu boleh sabar sebentar," jelas Ratiyono kepada merahputih.com, Rabu (19/6).
Menurut dia, bila KJP dicairan sebelum libur sekolah hal yang ditakutkan ialah dana KJP itu disalah gunakan. Ia pun mengimbau pada penerima KJP dananya dipakai untuk perlengkapan sekolah bukan hal yang diluar sekolah.
"Ya aturannya itu Juli untuk beli peralatan sekolah. Jangan dipaksa untuk beli rokok, sembako. Jadi sabar sebentar nanti pas lah untuk beli peralatan sekolah," tuturnya.
BACA JUGA: Kembali Salahkan Ahok, Anies: Jika Tak Ada Pergub Maka Pembangunan Reklamasi Distop
Ahok: Anies Pinter Ngomong Soal Penerbitan IMB Reklamasi
Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI menemukan terdapat dana KJP dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengungkapkan bahwa dana yang masih mengendap di rekening penampungan mencapai Rp130 milliar di Bank DKI.
"Rp130 milliar, memang kenyataannya masih mengendap di Bank DKI," kata Ratiyono saat dihubungi, Selasa (21/5) lalu.(Asp)
