Kita sudah menyiapkan 25 ribu unit, bisa dgunakan oleh TNI untuk membantu Menteri Pertanian

Yakinlah itu palsu, karena bayangkan, hanya menampilkan versi digital saja tidak berani

Saat ini kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan ditangani Polsek Menteng Jakarta Selatan

Pemerintah mengaku, bahwa negosiasi tarif impor dengan AS belum menemui titik terang. Namun, negosiasi itu sudah mengacu pada catatan yang disampaikan AS.

Pelaku juga memberikan korban uang Rp 10.000 hingga Rp 25.000.

AS kenakan Indonesia tarif resiprokal 32 persen. Pemerintah pun diminta untuk melindungi industri dalam negeri.

Pengacara Dahlan Iskan membantah kliennya menjadi tersangka di Polda Jawa Timur. Ia diduga terlibat kasus pemalsuan surat dan penggelapan oleh Polda Jatim.

PT KAI melaporkan kasus pelemparan batu ke KA Sancaka. Polres Klaten pun langsung melakukan penyelidikan dan mengejar pelakunya.

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, diminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk berkantor di Papua. Ia pun mengatakan, bahwa siap bertugas di mana saja.

KPK akan memeriksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jatim 2021-2022.

Polisi telah meringkus pelaku yang sempat kabur bersembunyi di kawasan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat

Politisi PKB ini turut mengimbau masyarakat untuk menahan diri

Dengan keberadaan kantor wakil presiden di Papua, diharapkan koordinasi antar kementerian dan lembaga akan semakin efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat

AF berhasil ditangkap pada Sabtu (28/6)

Selama ini PIK masih membuang sampah ke Bantargebang melalui pihak swasta.

Gibran menegaskan keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru.

Pramono juga memastikan adanya penambahan alat deodorizer untuk mengatasi bau di area plant produksi dan gudang yang juga mengganggu masyarakat sekitar.

Nasib pilu menimpa pemaja putri berinisial NAS (13) asal Bekasi. Ayah tirinya berinisial RS (41) tega berkali-kali mencabulinya selama dua tahun terakhir.

Putusan MK, termasuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, bersifat final dan mengikat sehingga tetap harus dilaksanakan walaupun rumit.

Pemprov DKI Jakarta terus memantau kondisi cuaca dan intensitas curah hujan guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.