Legislator Buka Suara Soal Gibran Urus Papua, Ada Pesan Penting untuk Sang Wapres

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Juli 2025
Legislator Buka Suara Soal Gibran Urus Papua, Ada Pesan Penting untuk Sang Wapres

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk fokus mengurus Papua.

Menurut Indrajaya, langkah ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap berbagai isu di Tanah Papua.

"Ini adalah langkah strategis yang patut kita apresiasi. Dengan begitu, Wapres Gibran bisa lebih dekat dengan masalah masyarakat dan langsung bertindak jika ada kendala yang butuh penanganan cepat," kata Indrajaya, Rabu (9/7).

Baca juga:

Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua

Indrajaya menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan langsung yang menyentuh kebutuhan warga.

Ini mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan taraf hidup, dan pemerataan akses kesehatan, selain pembangunan fisik dan infrastruktur.

Dengan keberadaan kantor wakil presiden di Papua, diharapkan koordinasi antar kementerian dan lembaga akan semakin efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

Baca juga:

Gibran Ditugaskan Urus Papua, Mensesneg: Harus Sering-Sering Berkunjung

"Papua butuh perhatian yang berkelanjutan, bukan sekadar simbolis. Kehadiran langsung wakil presiden di sana bisa menjadi simbol sekaligus bukti nyata bahwa negara hadir untuk seluruh warganya, termasuk saudara-saudara kita di Papua," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, politisi dari Fraksi PKB ini juga meminta Wapres agar memberikan fokus serius pada pengembangan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

#Gibran Rakabuming Raka #Papua #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - 1 jam, 50 menit lalu
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan