Legislator Buka Suara Soal Gibran Urus Papua, Ada Pesan Penting untuk Sang Wapres

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Juli 2025
Legislator Buka Suara Soal Gibran Urus Papua, Ada Pesan Penting untuk Sang Wapres

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Setpres)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk fokus mengurus Papua.

Menurut Indrajaya, langkah ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap berbagai isu di Tanah Papua.

"Ini adalah langkah strategis yang patut kita apresiasi. Dengan begitu, Wapres Gibran bisa lebih dekat dengan masalah masyarakat dan langsung bertindak jika ada kendala yang butuh penanganan cepat," kata Indrajaya, Rabu (9/7).

Baca juga:

Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua

Indrajaya menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan langsung yang menyentuh kebutuhan warga.

Ini mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan taraf hidup, dan pemerataan akses kesehatan, selain pembangunan fisik dan infrastruktur.

Dengan keberadaan kantor wakil presiden di Papua, diharapkan koordinasi antar kementerian dan lembaga akan semakin efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

Baca juga:

Gibran Ditugaskan Urus Papua, Mensesneg: Harus Sering-Sering Berkunjung

"Papua butuh perhatian yang berkelanjutan, bukan sekadar simbolis. Kehadiran langsung wakil presiden di sana bisa menjadi simbol sekaligus bukti nyata bahwa negara hadir untuk seluruh warganya, termasuk saudara-saudara kita di Papua," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, politisi dari Fraksi PKB ini juga meminta Wapres agar memberikan fokus serius pada pengembangan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

#Gibran Rakabuming Raka #Papua #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Bagikan