TNI Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp184 Triliun, Rakyat Wajib Tahu untuk Apa Saja
 
                Ilustrasi - Pasukan TNI. (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - DPR RI Komisi I menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI dan jajarannya guna membahas anggaran tahun 2026 pada hari Rabu (9/7) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Tandyo Budi R, dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa TNI mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 184 triliun. Anggaran indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dinilai belum mencukupi kebutuhan prioritas nasional.
"Kalau dari pagu indikatif yang diberikan oleh Menteri Keuangan berapa? Saya lupa berapa, tapi kita masih memerlukan tambahan. Tapi kami melihat belum mencukupi kebutuhan yang kita inginkan untuk menjawab prioritas nasional," kata Letjen Tandyo.
Baca juga:
Menhan: Mayjen Ahmad Rizal Harus Pensiun dari TNI Sebelum Menjabat Jadi Dirut Bulog
Dana tambahan ini direncanakan akan digunakan untuk pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), biaya perawatan personel TNI (termasuk perumahan prajurit), dan program ketahanan pangan bersama Kementerian Pertanian.
Letjen Tandyo menyoroti bahwa pembelian alutsista membutuhkan biaya besar, namun alokasi anggaran saat ini masih kecil, dengan belanja pegawai mencapai 50% dari total anggaran. Oleh karena itu, penambahan belanja modal sangat dibutuhkan demi menjaga kedaulatan negara.
Baca juga:
Enos Tipagau, Pentolan OPM Pelaku Penembakan Warga Sipil hingga Tokoh Agama Dilumpuhkan Aparat TNI
Dalam mendukung program ketahanan pangan, TNI telah menyiapkan 25.000 unit penampungan berkapasitas 70 ton yang dapat digunakan untuk membantu Kementerian Pertanian dalam menampung hasil panen, termasuk pengering jagung hasil produksi Pindad.
"Kita sudah menyiapkan 25 ribu unit, bisa dgunakan oleh TNI untuk membantu Menteri Pertanian dalam hal menampung produksi panen termasuk pengering jagung dengan menggunakan Pindad," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
 
                      Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
 
                      Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
 
                      Pemerintah Bakal Produksi 30 Unit Kapal Selam Nirawak, Jaga Choke Point Perairan Indonesia
 
                      MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
 
                      Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
 
                      MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
 
                      DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
 
                      Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
 
                      DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
 
                      



