Pengacara Bantah soal Kabar Dahlan Iskan Jadi Tersangka di Polda Jawa Timur

MerahPutih.com - Kuasa Hukum mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Johanes Dipa Widjaja, membantah bahwa kliennya menjadi tersangka dugaan kasus pemalsuan surat dan penggelapan oleh Polda Jawa Timur.

Johannes menyebutkan, pemberitaan penetapan tersangka ini merupakan bagian dari upaya penggiringan opini publik yang keji. Lalu, merupakan bentuk fitnah dan pembunuhan karakter (character assassination) terhadap kliennya.

Ia menegaskan, pihaknya tetap menaruh harapan dan kepercayaan kepada Polda Jawa Timur, yang bersikap profesional, proporsional, dan presisi, serta tidak membiarkan proses hukum dicemari oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang hendak menyudutkan kliennya.

"Klarifikasi ini kami sampaikan agar tidak terjadi disinformasi yang merugikan harkat dan martabat pribadi maupun hukum klien kami," ucap Johannes dalam keterangannya, Rabu (9/7).

Baca juga:

Digugat Dahlan Iskan Soal Utang Deviden Rp 54,5 Miliar, Ini Penjelasan Jawa Pos

Johannes juga menambahkan, hingga saat ini, pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi apa pun dari pihak Polda Jawa Timur mengenai status hukum kliennya sebagai tersangka.

"Tidak terdapat siaran pers resmi dari Polda Jawa Timur yang membenarkan kabar tersebut. Bahkan, jika kita mencermati pemberitaan yang beredar, pihak Polda sendiri tidak menyatakan atau membenarkan adanya penetapan tersangka terhadap klien kami," tegasnya.

Ia menilai, bahwa isu ini diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan beriktikad tidak baik, dengan tujuan untuk mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung, yaitu gugatan perdata dan permohonan PKPU yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurutnya, pemeriksaan tambahan terhadap Dahlan Iskan sebelumnya dilakukan dalam kapasitas
sebagai saksi, dan telah ditangguhkan oleh penyidik.

Baca juga:

Kasus Korupsi di BRI, KPK Kantongi Nama Pemilik Bilyet Deposito Rp 28 Miliar

Alasannya adalah masih berlangsungnya proses perkara perdata yang sedang berjalan di pengadilan.

"Perlu kami tegaskan bahwa klien kami bukan merupakan pihak terlapor dalam perkara pidana yang disebut-sebut tersebut," urainya. (Asp)