PKS Ngotot DPRD DKI Pilih Wagub Pakai Tatib Lama

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 23 September 2019
PKS Ngotot DPRD DKI Pilih Wagub Pakai Tatib Lama

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tidak dihadiri 12 anggota (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKS bersikukuh mengusulkan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah berlangsung sebelumnya dimasukkan ke dalam tata tertib (Tatib) DPRD DKI periode 2019-2024.

Tujuannya agar pemilihan pengganti Sandiaga Uno tak dilaksanakan dari awal pembentukan Panitia Khusus (Pansus), melainkan meneruskan Rapimgab pemilihan Wagub sebelumnya periode 2014-2019.

Baca Juga:

PKS Pastikan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu Masih Berstatus Cawagub DKI Jakarta

"Jadi tahapannya tinggal dilanjutkan ke Rapimgab (Rapat Pimpinan Gabungan), kemudian pembentukan panitia pemilih," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin, di Jakarta, Senin (23/9).

Ketua Fraksi PKS DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Pembahasan mengenai sosok Wagub DKI, kata Arifin, mengacu pada hasil Pansus DPRD periode sebelumnya. Sebab, 13 penambahan pasal dalam Tatib DPRD 2019-2024 yang diusulkan PKS, memiliki banyak kecocokan dengan Pansus periode sebelumnya mengenai pemilihan DKI 2.

Anggota DPRD periode 2019-2024 tidak diperkenankan membentuk Pansus baru. Kesepakatan itu bahkan sudah tertuang dalam pembahasan Tatib DPRD 2019-2024 yang dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (20/9) lalu.

Arifin memprediksi pada Desember ini sudah ada Wagub DKI antara Agung Yulianto atau Ahmad Syaikhu. Gubernur Anies pun tak timpang dalam membenahi Ibu Kota.

Baca Juga:

Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Cawagub DKI Jakarta dari PKS Ahmad Syaikhu
Cawagub DKI Jakarta dari PKS Ahmad Syaikhu (MP/Asropih)

"Sehingga penentu sosok Wagub DKI bisa lebih cepat. Itu semua disepakati dan kami semua tanda tangani," ucap Arifin.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo berharap anggota Parlemen Kebon Sirih secepatnya menggelar pemilihan Wagub. Sebab, kerja Gubernur Anies menjadi bertambah berat lantaran kursi jabatan nomor 2 di pemerintahan DKI kosong.

"Tapi seperti kita ketahui semua, proses pemilihan wagub tidak mudah dan berjalan alot," tuturnya.

Syakir kembali berharap agar DPRD DKI dapat segera menyelesaikan Tatib periode 2019-2024 yang mendorong berlangsungnya pemilihan.

“Kami akui ada pihak yang tak setuju dengan dua nama tersebut, namun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah memajukan ke duanya sebagai kandidat karena merupakan kader terbaik PKS yang punya kemampuan untuk mendampingi Pak Anies," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Entah Agung atau Syaikhu, Anies Siap Terima Siapapun Wagub DKI Jakarta

#Wagub DKI Jakarta #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Bagikan