PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza.(foto: dok media PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, meminta Pemerintah untuk bersikap sangat hati-hati dalam menyikapi kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat bertajuk Agreements on Reciprocal Trade (ART). Menurut dia, kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.

“Terutama terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat," kata Handi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (23/2).

Menurut Handi, jangan sampai mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional dan bertentangan dengan aturan mengenai jaminan produk halal dan keamanan pangan yang sudah dimiliki sebelumnya. “Baik dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) maupun peraturan tentang Badan POM,” ujar Handi.

Menurut Handi, kesepakatan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ia menegaskan pengakuan sertifikasi bukan berarti pembebasan kewajiban halal. Kesepakatan ini perlu mencakup pengaturan terkait dengan sertifikasi halal wajib dan pelabelan nonhalal. “Kita berharap pemerintah tetap berpegang pada UU No 33 Tahun 2014 yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk pangan yang beredar di Indonesia," tutur Handi.

Baca juga:

Perjanjian Dagang Indonesia dan AS Sudah Final, Tunggu Penyelesaian Administratif



Jangan sampai, lanjut Handi, Indonesia mengorbankan amanah konstitusi untuk melindungi masyarakat mengonsumsi produk-produk yang tidak halal menjadi tercederai hanya untuk mengakomodasi kepentingan negara lain. PKS juga mendorong agar pemerintah mencari solusi yang bersifat win-win solution. Dalam hal ini, BPJPH dapat menentukan mitra lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat yang diakui secara resmi untuk memastikan seluruh produk industri dan makanan, terutama daging, yang masuk ke pasar Indonesia telah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang kredibel dan diakui.

Dengan mekanisme tersebut, produk Amerika Serikat tetap dapat masuk ke Indonesia dengan sertifikat halal dari lembaga di AS yang telah diakui oleh BPJPH.

Sementara itu, produk yang tidak memenuhi standar halal tetap dimungkinkan beredar, namun wajib mencantumkan label 'Tidak Halal' secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(knu)

Baca juga:

Celios Sebut Tarif Trump Dibatalkan, Indonesia tak Perlu Ratifikasi ART



#Perdagangan Indonesia #PKS #Halal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Bagikan