MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto mengaku, bakal mengejar harta koruptor yang disembunyikan ke bunker.
Prabowo menyebutkan, saat ini ada teknologi dan radar yang bisa melihat bunker di bawah tanah.
"Sekarang ada teknologi, ada radar, bisa kita pakai, bisa kita lihat bawah tanah, jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu," kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5).
Ia menjelaskan, bahwa tindakan-tindakan yang menyimpang akan cepat ketahuan.
"Saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih, teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah, radar sekarang bisa mencari ranjau, kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau (koruptor)," ujar dia.
Baca juga:
Prabowo Ungkap Indonesia Dihormati Dunia, Banyak Negara yang Minta Bantuan
Prabowo Ungkap Keuntungan Indonesia dalam 22 Tahun Terakhir
Pada kesempatan yang sama, Prabowo menampilkan data neraca ekonomi Indonesia dalam 22 tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan, bahwa total keuntungan dagang Indonesia dalam 22 tahun terakhir sebesar 436 miliar dolar AS , tetapi arus dana yang keluar sebesar 343 miliar dolar AS.
Kondisi ini dijelaskan sebagai "net outflow", yang berarti ada selisih negatif di antara arus dana masuk dan arus dana keluar.
Menurut Prabowo, Indonesia seharusnya tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi, tetapi kondisi lapangan berkata lain.
"Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar," jelasnya.
Baca juga:
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Berdasarkan data tersebut, Prabowo menyebut selama 22 tahun, kekayaan Indonesia adalah 436 miliar dolar AS dikurangi 343 miliar dolar AS, yang hasilnya tersisa 93 miliar dolar AS.
Hal ini menurutnya sebagai penyebab gaji guru menjadi kecil.
"Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil, ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," ungkap Prabowo. (knu)