PKS Ngotot DPRD DKI Pilih Wagub Pakai Tatib Lama

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 23 September 2019
PKS Ngotot DPRD DKI Pilih Wagub Pakai Tatib Lama

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tidak dihadiri 12 anggota (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PKS bersikukuh mengusulkan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah berlangsung sebelumnya dimasukkan ke dalam tata tertib (Tatib) DPRD DKI periode 2019-2024.

Tujuannya agar pemilihan pengganti Sandiaga Uno tak dilaksanakan dari awal pembentukan Panitia Khusus (Pansus), melainkan meneruskan Rapimgab pemilihan Wagub sebelumnya periode 2014-2019.

Baca Juga:

PKS Pastikan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu Masih Berstatus Cawagub DKI Jakarta

"Jadi tahapannya tinggal dilanjutkan ke Rapimgab (Rapat Pimpinan Gabungan), kemudian pembentukan panitia pemilih," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin, di Jakarta, Senin (23/9).

Ketua Fraksi PKS DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Pembahasan mengenai sosok Wagub DKI, kata Arifin, mengacu pada hasil Pansus DPRD periode sebelumnya. Sebab, 13 penambahan pasal dalam Tatib DPRD 2019-2024 yang diusulkan PKS, memiliki banyak kecocokan dengan Pansus periode sebelumnya mengenai pemilihan DKI 2.

Anggota DPRD periode 2019-2024 tidak diperkenankan membentuk Pansus baru. Kesepakatan itu bahkan sudah tertuang dalam pembahasan Tatib DPRD 2019-2024 yang dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (20/9) lalu.

Arifin memprediksi pada Desember ini sudah ada Wagub DKI antara Agung Yulianto atau Ahmad Syaikhu. Gubernur Anies pun tak timpang dalam membenahi Ibu Kota.

Baca Juga:

Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Cawagub DKI Jakarta dari PKS Ahmad Syaikhu
Cawagub DKI Jakarta dari PKS Ahmad Syaikhu (MP/Asropih)

"Sehingga penentu sosok Wagub DKI bisa lebih cepat. Itu semua disepakati dan kami semua tanda tangani," ucap Arifin.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo berharap anggota Parlemen Kebon Sirih secepatnya menggelar pemilihan Wagub. Sebab, kerja Gubernur Anies menjadi bertambah berat lantaran kursi jabatan nomor 2 di pemerintahan DKI kosong.

"Tapi seperti kita ketahui semua, proses pemilihan wagub tidak mudah dan berjalan alot," tuturnya.

Syakir kembali berharap agar DPRD DKI dapat segera menyelesaikan Tatib periode 2019-2024 yang mendorong berlangsungnya pemilihan.

“Kami akui ada pihak yang tak setuju dengan dua nama tersebut, namun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah memajukan ke duanya sebagai kandidat karena merupakan kader terbaik PKS yang punya kemampuan untuk mendampingi Pak Anies," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Entah Agung atau Syaikhu, Anies Siap Terima Siapapun Wagub DKI Jakarta

#Wagub DKI Jakarta #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Indonesia
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Pergantian itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Juni 2025
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Indonesia
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Menurut Aher, beberapa rekan fraksi PKS lainnya juga banyak yang dirotasi ke komisi lainnya
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Indonesia
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
PKS menyebut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan demokrasi. Hal ini dianggap wajar dalam negara demokrasi.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
Indonesia
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
PKS siap bertransformasi menjadi partai yang lebih inklusif. Kemudian, PKS ingin melibatkan generasi muda.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
Indonesia
PKS Usul Pembentukan Pansus RUU Pemilu, Dorong Pengesahan Tahun ini
PKS mengusulkan pembentukan pansus RUU Pemilu. Hal itu diusulkan oleh Presiden PKS, Muzzammil Yusuf.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Usul Pembentukan Pansus RUU Pemilu, Dorong Pengesahan Tahun ini
Bagikan