Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Ngotot DPRD DKI Pilih Wagub Pakai Tatib Lama

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 23 September 2019
PKS Ngotot DPRD DKI Pilih Wagub Pakai Tatib Lama

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tidak dihadiri 12 anggota (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKS bersikukuh mengusulkan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah berlangsung sebelumnya dimasukkan ke dalam tata tertib (Tatib) DPRD DKI periode 2019-2024.

Tujuannya agar pemilihan pengganti Sandiaga Uno tak dilaksanakan dari awal pembentukan Panitia Khusus (Pansus), melainkan meneruskan Rapimgab pemilihan Wagub sebelumnya periode 2014-2019.

Baca Juga:

PKS Pastikan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu Masih Berstatus Cawagub DKI Jakarta

"Jadi tahapannya tinggal dilanjutkan ke Rapimgab (Rapat Pimpinan Gabungan), kemudian pembentukan panitia pemilih," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin, di Jakarta, Senin (23/9).

Ketua Fraksi PKS DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Pembahasan mengenai sosok Wagub DKI, kata Arifin, mengacu pada hasil Pansus DPRD periode sebelumnya. Sebab, 13 penambahan pasal dalam Tatib DPRD 2019-2024 yang diusulkan PKS, memiliki banyak kecocokan dengan Pansus periode sebelumnya mengenai pemilihan DKI 2.

Anggota DPRD periode 2019-2024 tidak diperkenankan membentuk Pansus baru. Kesepakatan itu bahkan sudah tertuang dalam pembahasan Tatib DPRD 2019-2024 yang dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (20/9) lalu.

Arifin memprediksi pada Desember ini sudah ada Wagub DKI antara Agung Yulianto atau Ahmad Syaikhu. Gubernur Anies pun tak timpang dalam membenahi Ibu Kota.

Baca Juga:

Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Cawagub DKI Jakarta dari PKS Ahmad Syaikhu
Cawagub DKI Jakarta dari PKS Ahmad Syaikhu (MP/Asropih)

"Sehingga penentu sosok Wagub DKI bisa lebih cepat. Itu semua disepakati dan kami semua tanda tangani," ucap Arifin.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo berharap anggota Parlemen Kebon Sirih secepatnya menggelar pemilihan Wagub. Sebab, kerja Gubernur Anies menjadi bertambah berat lantaran kursi jabatan nomor 2 di pemerintahan DKI kosong.

"Tapi seperti kita ketahui semua, proses pemilihan wagub tidak mudah dan berjalan alot," tuturnya.

Syakir kembali berharap agar DPRD DKI dapat segera menyelesaikan Tatib periode 2019-2024 yang mendorong berlangsungnya pemilihan.

“Kami akui ada pihak yang tak setuju dengan dua nama tersebut, namun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah memajukan ke duanya sebagai kandidat karena merupakan kader terbaik PKS yang punya kemampuan untuk mendampingi Pak Anies," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Entah Agung atau Syaikhu, Anies Siap Terima Siapapun Wagub DKI Jakarta

#Wagub DKI Jakarta #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Bagikan