Mardani berujar, bisa saja kebijakan ini malah memperluas penyebaran corona.

Jangan sampai kamu menjadi boros di tengah karantina.

Aturan Perppu No:1/2020 tentang Dana COVID-19 tidak menghapus delik korupsi.

LBH juga mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

KPK baik pimpinan maupun pegawai digaji menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat

Para bucin biasanya sangat ketergantungan terhadap pasangannya.

Kalau memang memperbolehkan orang bekerja, artinya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus dilonggarkan.

Yang penting sebenarnya KPK harusnya menguatkan institusinya dengan intelijen

Kemenko Polhukam diberikan mandat melalui Perpres Nomor 87/2016 itu membentuk dan memimpin serta mengkoordinasi Satuan Tugas Saber pungli

Data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden

Baru satu orang warga Taman Raya tahap V yang dinyatakan positif Corona

Karena kalau kita sempat tertular maka yang akan menanggung sakitnya tentu adalah diri kita sendiri

Enaknya juara deh!

Semua didasarkan pada data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan betul-betul adalah keputusan yang benar, hati-hati

Dipersembahkan bagi para tenaga medis.

Strategi ini sudah diperlihatkan Firli saat menjerat Ketua DPRD Muara Enim Aries HB

Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku

Masih defisitnya target pendapatan APBD DKI tahun 2020 hasil penyesuaian sebesar Rp2,9 triliun

Enggak bisa ditolak enaknya.

Ini akan memberikan ruang yang besar bagi militer untuk melakukan operasi dengan pendekatan teritorial.

“Kami butuh suplay alat PCR dalam jumlah besar. Bukan saja untuk orang yang terduga COVID-19, tapi juga untum membuka kembali ekonomi,“ kata Kang Emil.

Karena pandemi COVID-19, Ubisoft harus mengikuti jejak Nintendo untuk buat Ubisoft Forward.

Perpres tersebut ditekan Jokowi pada pada 13 April dan diundangkan pada 16 April

KPK tidak memiliki perwakilan di wilayah mana pun.

Purging bertahan setidaknya satu sampai dua bulan.

Pemkab Sumedang telah menganggarkan dana untuk penanganan bencana COVID-19, sebesar total Rp 103,5 Miliar

Yayan menuturkan, selama ini hanya sanksi pidana itupun merujuk ke UU. Namun sanksi administratif tak ada payung hukumnya.

Sebagus apa ya hasil jepretannya?

"Saat ini dalam tahap undangan ke Kementerian dan Lembaga," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Petugas gabungan TNI-POLRI dibantu anggota Dishub dan Satpol PP melakukan pengaturan pengalihan arus lalu lintas Pembatasan Sosial Berskala Besar Kota Tangerang Selatan