Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sejumlah kepala daerah menunjukkan dukungan terhadap aksi rakyat menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemangkasan wewenang pemerintah daerah lewat omnibus law.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, selain soal wewenang, Ujang menyebut setidaknya ada dua faktor lain.
Baca Juga:
Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja
Pertama, para kepala daerah coba menenangkan massa dengan meneruskan aspirasi ke Presiden Jokowi.
Faktor lainnya adalah politik elektoral. Ujang menilai kepala daerah yang menyuarakan penolakan terhadap omnibus law punya potensi di Pilpres 2024.
Ujang berpendapat dampak elektoral yang bisa didapatkan dalam momentum ini cukup besar.
Pasalnya, penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja berasal dari berbagai elemen masyarakat dan jumlahnya besar.
"Bagaimana pun mereka kan masuk dalam jajaran capres. Ini momentum. Ketika momentum itu diambil, mereka muncul, dapat pemberitaan bagus dan positif terkait surat itu, baik RK, Sutarmidji, Khofifah, dan lain-lain," ujarnya kepada wartawan, Minggu (11/10).
Ia mengatakan, maksud pertama yakni mencari citra.
Terlebih, kepala daerah yang menemui pedemo digadang-gadang sebagai calon presiden (Capres) 2024, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
"Sambil menyelam minum air," kata Ujang.
Dia menilai wajar kalau politikus melakukan hal tersebut.
Tidak ada larangan untuk cari panggung di tengah tuntutan rakyat yang begitu besar terhadap penolakan UU Cipta Kerja.
"Secara politik sah-sah saja (cari panggung)," kata dia.
Namun, upaya tersebut dianggap biasa saja jika hanya meneruskan aspirasi dengan mengirim surat ke pemerintah pusat.
Upaya cari panggung akan lebih dahsyat jika para kepala daerah tersebut menyatakan pendapat pribadi menolak UU Cipta Kerja.
"Artinya gubernur memiliki keberanian terhadap pemerintah pusat," sebut dia.
Ia juga melihat, saat kepala daerah menemui pedemo untuk mendinginkan gejolak protes. Sebab, demonstrasi di sejumlah daerah berakhir ricuh.
Ujang menyebut langkah Anies dan Ridwan Kamil terbukti berefek terhadap amarah pedemo. Tensi di lapangan langsung turun usai kedua kepala daerah itu menyerap aspirasi pedemo.
"Memang jalan cepat meredakan situasi seperti itu," sebut dia.
Sikap berbeda justru ditunjukkan oleh pemimpin negara Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin.
Kedua sosok sentral di republik ini justru diam seribu bahasa menyikapi demo yang sudah berlangsung berhari-hari tersebut dan akhirnya anarkis pada Kami (8/10).
"Harusnya, (Jokowi dan Maruf) mengambil sikap kenegarawanan," ujar dia.
Baca Juga:
Cerita Pelaku Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja Termakan Isu Hoaks
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi kepala daerah pertama yang melakukan gebrakan itu. Pada Kamis (8/10), pria yang akrab disapa Kang Emil itu turun menemui massa yang berunjuk rasa di Bandung.
Dalam kesempatan itu, Emil mengatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat Jabar.
Hari itu juga, ia melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Langkah yang sama juga dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Bahkan Sutarmidji secara tegas meminta Jokowi mencabut undang-undang yang memicu aksi besar-besaran itu. (Knu)
Baca Juga:
Anies Cemas Kasus COVID-19 Meroket Akibat Demo Tolak UU Cipta Kerja
