Baleg DPR menggelar RDPU untuk membahas revisi UU Hak Cipta. Rhoma Irama dan sejumlah pelaku industri musik hadir menyampaikan masukan.

Ketua asosiasi penyanyi dari Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Armand Maulana (tengah) dan Wakil Ketua VISI Ariel (kanan) menyampaikan pendapat saat rapat dengar pendapat umum dengan Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/11/2025).

Sistem tata kelola royalti musik nasional saat ini belum ideal dan menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian bagi pelaku industri musik.

Kemenkum menerima berbagai masukan dari pelaku industri mengenai mekanisme pembagian royalti serta peran lembaga pengelola yang akan dibentuk.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyinggung tanggung jawab sosial para pencipta lagu

Semua pemungutan dihentikan sementara untuk menciptakan kepastian hukum.

Apabila penyelesaian persoalan terkait polemik royalti musik perlu diakomodasi melalui revisi UU Hak Cipta maka akan menyangkut banyak aspek terkait hak cipta.

Regulasi yang baik harus memberikan rasa aman bagi semua pihak

AI dapat diibaratkan sebagai alat untuk menghasilkan sesuatu.

DPR RI tengah kumpulkan masukan dari musisi untuk revisi UU Hak Cipta demi perlindungan dan hak royalti yang lebih baik.

Sejumlah musisi Indonesia mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw menyebut perbaikan Undang-Undang (UU) Hak Cipta mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Proses selanjutnya akan bergantung pada keputusan jenis regulasi yang dipilih. Jika dalam bentuk UU, baik UU baru maupun revisi terhadap berbagai UU, maka pemerintah harus berkoordinasi dengan DPR.

Koalisi Seni menilai, penerapan PP ini menyaratkan sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan musik secara komersial.