Revisi UU Hak Cipta Buat Pencipta Lagu Lebih Terlindungi dan Tidak Lagi Jadi Sumber Sengketa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Revisi UU Hak Cipta Buat Pencipta Lagu Lebih Terlindungi dan Tidak Lagi Jadi Sumber Sengketa

Ariel Noah, Piyu Padi hingga Adi KLa Project Ikuti RDPU Manajemen Royalti dengan Komisi XIII DPR (MP/Didik(

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengakhiri berbagai kontroversi terkait royalti yang belakangan ini kerap menjadi perbincangan.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, berharap revisi ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat perlindungan hak cipta. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penarikan royalti agar tidak memicu polemik baru.

“Polemik royalti yang berlarut-larut memang harus segera diakhiri. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar. Revisi UU Hak Cipta harus mampu memberikan perlindungan, namun tidak membelenggu kreativitas industri kreatif," ujar Mafirion, Jumat (22/8).

Baca juga:

Tata Kelola Aturan Royalti Musik Diperkuat, Biaya Operasional LMKN Hanya 8 Persen

Regulasi yang baik harus memberikan rasa aman bagi semua pihak. Menurutnya, hak cipta perlu dilindungi, tetapi pelaksanaannya tidak boleh membebani. Ia juga menekankan bahwa musik seharusnya dapat mendorong kemajuan ekonomi, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM), bukan menjadi sumber perselisihan.

Untuk memastikan semua aspirasi terakomodasi, revisi undang-undang ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pencipta lagu, penyanyi, hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Mafirion juga optimistis revisi ini bisa selesai dalam dua bulan ke depan, dengan fokus pembahasan pada isu-isu krusial yang selama ini memicu polemik.

Baca juga:

Akhiri Polemik Royalti, DPR Target Revisi UU Hak Cipta Tuntas Dua Bulan

"Pembahasan akan fokus pada hal-hal yang selama ini menjadi persoalan utama, terutama transparansi penarikan dan pembagian royalti agar lebih adil, tepat sasaran, dan terbuka," jelas dia.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga meminta agar revisi UU Hak Cipta memperkuat mekanisme pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan hak cipta berjalan efektif tanpa menghambat kreativitas para musisi dan pelaku industri kreatif lainnya.

#Royalti Musik #Musik #Hak Cipta #UU Hak Cipta #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
BTS Umumkan Album Terbaru ‘ARIRANG’, akan Dirilis dalam 16 Versi
Secara harfiah, arirang berarti bentuk lagu rakyat Korea yang sangat populer.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
BTS Umumkan Album Terbaru ‘ARIRANG’,  akan Dirilis dalam 16 Versi
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
ShowBiz
ARMY Bersiap! Jadwal BTS World Tour Jakarta 2026 dan Bocoran Harga Tiket
BTS akan menggelar konser di Jakarta pada 26-27 Desember 2026. Harga tiket belum diumumkan, simak perkiraan harga berdasarkan konser BTS di Jepang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
ARMY Bersiap! Jadwal BTS World Tour Jakarta 2026 dan Bocoran Harga Tiket
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Fun
Lirik Lagu 'Big Girls Don’t Cry' dari ENHYPEN, Bawa Pesan Emosional soal Perempuan
Lirik lagu Big Girls Don't Cry dari ENHYPEN menjadi perbincangan di media sosial. Lagu ini menggambarkan emosi sekaligus pesan pemberdayaan perempuan.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Lirik Lagu 'Big Girls Don’t Cry' dari ENHYPEN, Bawa Pesan Emosional soal Perempuan
Bagikan