Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ketua Umum Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), Rhoma Irama, menegaskan perlunya keterlibatan serius pemerintah dalam pengelolaan seni dan kebudayaan nasional.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).
Rhoma, yang dikenal sebagai “Raja Dangdut Indonesia”, menyampaikan keprihatinannya bahwa pemerintah hingga kini belum hadir secara optimal dalam pembangunan ekosistem seni di Tanah Air.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi seni yang luar biasa besar, namun belum dikelola secara strategis sebagai kekuatan ekonomi maupun diplomasi budaya.
“Saya melihat bahwa pemerintah belum hadir di dalam pengelolaan seni secara keseluruhan,” ujar pentolan Soneta Grup itu.
Baca juga:
Badan Legislasi DPR Rapat dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, Bahas Revisi UU Hak Cipta
Rhoma mencontohkan Amerika Serikat yang sukses menjadikan industri seni sebagai salah satu sumber devisa utama, bahkan melampaui sektor sumber daya alam. Hal tersebut, kata dia, membuktikan bahwa seni dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola dengan visi yang jelas.
Ia juga menyoroti fenomena global Korean Wave, yang berhasil menembus pasar internasional lewat musik, drama, hingga budaya pop. Keberhasilan Korea Selatan itu, menurut Rhoma, tak lepas dari dukungan besar pemerintah terhadap industri seni.
“Dunia tengah kena fever Korea, itu karena keterlibatan pemerintah dalam berbagai aspek kesenian,” ungkapnya.
Baca juga:
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Rhoma menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan seni yang jauh lebih beragam dan unik dibanding banyak negara lain. Mulai dari musik dangdut, tradisi daerah, hingga seni kontemporer, seluruhnya berpotensi menjadi kekuatan budaya nasional.
Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) itu berharap pemerintah hadir secara lebih serius dalam membangun ekosistem seni nasional, termasuk melalui regulasi, pendanaan, perlindungan karya, serta pengembangan talenta.
“Ke depan, bagaimana pemerintah secara sungguh-sungguh terlibat hadir dalam pengelolaan berbagai macam seni kebudayaan Indonesia,” tutup Rhoma. (Pon)
