PBB Berada di Persimpangan Jalan Menyusul Penangkapan Nicolas Maduro, DPR RI: Jangan Hanya Sekadar Jadi Forum Retorika

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat (AS) membuat eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi diperiksa.

Sukamta menilai, kini PBB berada di persimpangan jalan, apakah sebagai penjaga perdamaian dunia atau semakin terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara-negara yang kuat.

“PBB tidak hanya menjadi forum retorika, tetapi mampu menegakkan hukum internasional secara adil dan setara,” kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin (5/1).

Menurut Sukamta, penangkapan kepala negara berdaulat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah.

“Maka dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum,” jelas Sukamta.

Sukamta menilai penangkapan kepala negara berdaulat secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah dapat menciptakan preseden berbahaya dalam politik global.

Baca juga:

Pengamat Intelijen Ingatkan Sentimen terhadap AS di Indonesia Bisa Meningkat Usai Penyerangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Ia berhati-hati, praktik tersebut berisiko dinormalisasi oleh negara-negara kuat.

“Ini adalah alarm keras bagi semua negara yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai,” ujarnya.

Ia menambahkan, dampak tindakan tersebut tidak hanya dirasakan di wilayah Amerika Latin, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas global, khususnya bagi negara berkembang dan negara-negara Global Selatan.

Sukamta menyebut situasi ini sebagai peringatan bagi negara-negara yang menjunjung prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai.

Terkait sikap Indonesia, Sukamta menegaskan pentingnya konsistensi politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan diplomasi dan multilateralisme.

“Indonesia tidak seharusnya berdiam diri terhadap praktik yang berpotensi membahayakan perlindungan negara dan merusak norma internasional pasca Perang Dunia II,'' tutup Sukamta yang juga politikus PKS ini. (Knu)