Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mewanti-wanti pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Hal itu menyusul krisis di Venezuela yang kembali memicu gejolak internasional, khususnya di sektor energi dan minyak bumi.

Ratna menyatakan terlepas dari dinamika dan kepentingan politik global, Indonesia tidak boleh abai terhadap dampak tidak langsung yang bisa menjalar hingga kawasan Asia.

“Terlepas dari faktor politik dan lainnya, saya kira yang paling penting bagi Indonesia adalah memperkuat ketahanan energi kita sendiri. Krisis di Venezuela tentu berpotensi berdampak ke Asia, termasuk Indonesia. Apalagi motif utama dari konflik dan tekanan internasional terhadap Venezuela sejak lama tidak bisa dilepaskan dari persoalan minyak,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/1).

Baca juga:

Ketegangan AS–Venezuela Memanas, DPR Desak Evakuasi WNI pasca Penangkapan Nicolas Maduro

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan, kasus Venezuela menunjukkan bahwa energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan telah menjadi instrumen geopolitik yang dapat menentukan stabilitas sebuah negara.

Lebih lanjut, Sekretaris DPP PKB bidang SDA itu menilai, ada beberapa pelajaran penting yang harus menjadi refleksi serius bagi Indonesia. Pertama, kekayaan energi tidak otomatis menjamin kedaulatan.

Ia mengatakan, Venezuela memiliki cadangan minyak besar, tetapi ketergantungan pada satu sektor energi, minimnya diversifikasi, dan lemahnya tata kelola justru membuat negara tersebut rentan terhadap tekanan eksternal.

Kedua, Ratna menyatakan bahwa energi sering kali menjadi pintu masuk intervensi ekonomi dan politik. Sebab itu ia mendorong Indonesia untuk segera memastikan kebijakan energi tidak mudah dipengaruhi dinamika global.

Baca juga:

Presiden Venezuela DItangkap AS, DPR RI Minta Indonesia Mainkan Diplomasi 'Tingkat Tinggi'

Ketiga, kedaulatan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Ratna menekankan bahwa energi tidak bisa dipandang semata sebagai isu teknis, melainkan bagian dari strategi besar ketahanan nasional yang menyangkut ekonomi, sosial, dan stabilitas politik.

“Indonesia tidak boleh menunggu krisis datang baru bereaksi. Kasus Venezuela harus menjadi alarm dini bahwa ketahanan energi adalah fondasi kedaulatan negara,” tegasnya. (Pon)

#DPR RI #Venezuela #Krisis Ekonomi #Politik #AS Serang Venezuela
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Bagikan