Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi capaian swasembada pangan nasional tahun 2025 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keberhasilan Indonesia dalam menghentikan impor beras sepanjang tahun 2025 dinilai sebagai tonggak sejarah baru dalam kedaulatan pangan nasional.

Baca juga:

Momen Presiden Prabowo Subianto Hadiri Panen Raya dan Umumkan Swasembada Pangan 2025

"Swasembada pangan ini adalah capaian strategis. Fakta bahwa kita nol impor beras sepanjang 2025 membuktikan kapasitas produksi dalam negeri telah menguat secara signifikan," ujar Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1).

Selain nihil impor, pemerintah juga mencatat rekor cadangan beras di Perum Bulog yang menembus angka lebih dari 3 juta ton pada akhir 2025. Menurut Kharis, stok melimpah ini menjadi modal kuat bagi negara untuk menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan harga di pasar.

Namun, politisi senior ini mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan bahwa esensi swasembada bukan sekadar angka produksi, melainkan dampak nyata pada ekonomi rakyat.

“Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani. Harga gabah di tingkat produsen harus tetap menguntungkan, sementara harga pangan di tingkat konsumen harus tetap terjangkau,” tegasnya.

Baca juga:

Hadiri Panen Raya di Karawang, Prabowo Deklarasikan Swasembada Pangan Nasional

Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mereplikasi keberhasilan beras pada komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, bawang putih, hingga protein hewani.

Langkah ini dianggap krusial untuk menghapus ketergantungan impor secara menyeluruh. Kharis memastikan DPR akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berbasis data dan berpihak pada nasib petani.