Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'

Ilustrasi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi capaian swasembada pangan nasional tahun 2025 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keberhasilan Indonesia dalam menghentikan impor beras sepanjang tahun 2025 dinilai sebagai tonggak sejarah baru dalam kedaulatan pangan nasional.

Baca juga:

Momen Presiden Prabowo Subianto Hadiri Panen Raya dan Umumkan Swasembada Pangan 2025

"Swasembada pangan ini adalah capaian strategis. Fakta bahwa kita nol impor beras sepanjang 2025 membuktikan kapasitas produksi dalam negeri telah menguat secara signifikan," ujar Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1).

Selain nihil impor, pemerintah juga mencatat rekor cadangan beras di Perum Bulog yang menembus angka lebih dari 3 juta ton pada akhir 2025. Menurut Kharis, stok melimpah ini menjadi modal kuat bagi negara untuk menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan harga di pasar.

Namun, politisi senior ini mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan bahwa esensi swasembada bukan sekadar angka produksi, melainkan dampak nyata pada ekonomi rakyat.

“Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani. Harga gabah di tingkat produsen harus tetap menguntungkan, sementara harga pangan di tingkat konsumen harus tetap terjangkau,” tegasnya.

Baca juga:

Hadiri Panen Raya di Karawang, Prabowo Deklarasikan Swasembada Pangan Nasional

Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mereplikasi keberhasilan beras pada komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, bawang putih, hingga protein hewani.

Langkah ini dianggap krusial untuk menghapus ketergantungan impor secara menyeluruh. Kharis memastikan DPR akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berbasis data dan berpihak pada nasib petani.

#Swasembada Beras #Swasembada Pangan #Target Swasembada Pangan #Beras #Stok Beras #Harga Beras #Produksi Beras #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Indonesia
Harga Beras Terus Melonjak, Pemerintah Pertimbangkan HET Gabah Petani Dinaikkan
pemerintah saat ini tengah melakukan penghitungan ulang ketahanan pangan nasional untuk memetakan dampak El Nino yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan awal.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 September 2026
Harga Beras Terus Melonjak, Pemerintah Pertimbangkan HET Gabah Petani Dinaikkan
Indonesia
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Sebanyak 8 WNI bergabung dengan militer Rusia. DPR meminta pemerintah untuk tidak kecolongan lagi.
Soffi Amira - Rabu, 02 September 2026
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
Harga Beras Melonjak, Pemerintah Bisa Berikan Subsidi Biaya Logistik Buat Turunkan Harga
Inflasi pangan menjadi kekhawatiran utama pada kuartal III dan IV 2026, terutama seiring risiko gangguan pasokan akibat El Nino.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Harga Beras Melonjak, Pemerintah Bisa Berikan Subsidi Biaya Logistik Buat Turunkan Harga
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Perluasan cakupan tersebut merupakan langkah maju dalam memperkuat pemberantasan kejahatan.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Indonesia
Harga Melonjak Rp 3000 Per Kg, Bulog Usul Cadangan Pemerintah Dijadikan Beras Premium
Pengalihan CBP menjadi beras premium bertujuan melakukan penetrasi pasar sehingga harga beras premium dapat kembali bergerak mendekati Harga Eceran Tertinggi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Harga Melonjak Rp 3000 Per Kg, Bulog Usul Cadangan Pemerintah Dijadikan Beras Premium
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Ketua DPR Puan Maharani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 01 September 2026
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Bagikan