Direktur Imparsial Ardi Manto menyebut, "tindakan intimidasi terhadap warga sipil hanya karena menyampaikan kritik adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi".

Peneliti senior Imparsial Al Araf menyoroti peluang prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil.

Menurut Gufron, KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialist derogat lex generalis atau Undang-Undang yang khusus mengalahkan Undang-Undang yang umum.

Pasalnya, pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

Ketimbang mencabut kewarganegaraan, pemerintah disarankan untuk memulangkan simpatisan ISIS dan melakukan proses hukum di Indonesia.

Pemerintah sipil di daerah malah terkadang menarik militer untuk menjaga keamanan yang tidak sesuai UU.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Maburi mengatakan, militer mulai terlibat atau dilibatkan secara aktif di luar domain tupoksinya sebagai aktor pertahanan negara.

Dia menjelaskan proses revisi UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan

"Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi," katanya

Presiden perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan Peninjauan Kembali

Pasalnya, menurut Al Araf, kerusuhan dirancang seseorang yang memang sengaja mempengaruhi massa untuk melakukan tindakan chaos secara besar-besaran.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf meminta Komnas HAM untuk mempelajari latar belakang dan rekam jejak ke-10 calon tersebut

"Sekarang jatahnya Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU)," tegas Al Araf.

"Pengalaman dari panglima yang sekarang, sosok panglima yang sering melakukan akrobat-akrobat politik di luar di ranah publik melakukan langkah-langkah yang bersifat politis dan justru itu akan menjadi persoalan," kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri