MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Prima Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10).
Upacara memperingati HUT TNI 2026 akan dimulai pukul 09.00 WIB dengan Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara dan meresmikan enam komando daerah militer (kodam) baru pada momentum tersebut.
Imparsial meminta pemerintah dan TNI memastikan perluasan struktur komando teritorial dilakukan berdasarkan kebutuhan pertahanan yang jelas. Hal tersebut disampaikan Imparsial dalam momentum HUT ke-81 TNI.
Lembaga tersebut menyoroti rencana pengembangan komando teritorial serta pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).
Baca juga:
HUT TNI Tanpa Parade Alutsista, Presiden Prabowo Tetap Hadir
Imparsial mencatat pemerintah telah meresmikan lima Kodam baru pada Agustus 2026. Selain itu, hingga September 2026 telah diresmikan 156 BTP dari rencana 750 batalyon.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan pengembangan organisasi TNI perlu disertai perhitungan yang matang agar sejalan dengan kebutuhan pertahanan nasional.
Penambahan satuan berarti penambahan personel, fasilitas, persenjataan, dan beban anggaran jangka panjang,
ujar Ardi dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (5/10).
Penguatan organisasi TNI pada dasarnya perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, bukan hanya memperbesar struktur. Dan Imparsial juga mengingatkan pentingnya memastikan setiap kebijakan pertahanan tetap memiliki dasar hukum dan berada dalam kerangka supremasi sipil.
Lembaga tersebut tidak mempersoalkan kebutuhan TNI untuk beradaptasi dengan tantangan pertahanan yang berkembang. Namun, perluasan organisasi dinilai harus mempertimbangkan efektivitas, kebutuhan strategis, serta kemampuan anggaran negara.
Imparsial juga meminta pemerintah memastikan pembangunan struktur baru tidak mengurangi perhatian terhadap modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit.
Profesionalisme TNI harus dibangun melalui kualitas, modernisasi alutsista, pendidikan, dan kesejahteraan, bukan semata-mata melalui ekspansi jumlah dan struktur,
kata Imparsial.
Imparsial meminta pemerintah dan TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan struktur komando teritorial dan BTP. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan setiap satuan baru benar-benar memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pertahanan nasional. (*)