Meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Banggar DPR menyisir kemampuan fiskal pemerintah.

Legislator Partai Gerindra menilai usulan lembaga antirasuah KPK sangat baik sekali untuk parpol.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (kiri) bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan) menunjukan berkas berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) Tahun 2025 dari Kemendagri kepada Partai Gerindra usai ditandatangani di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Pembiayaan partai adalah isu penting yang harus dikaji secara terbuka, termasuk dari aspek transparansi dan akuntabilitas.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak untuk membuka nama-nama anggota partai politik yang diduga menikmati aliran dana hasil kejahatan lingkungan.

Anggota Komisi A DPRD ini mengatakan potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat.

Kenaikkan dana bantuan Parpol menjamin persoalan korupsi di sektor politik bakal tuntas

"Menurut perhitungan KPK dan LIPI besarnya pendanaan per suara adalah Rp8.461 untuk tahun pertama. Itu 50% yang harus pemerintah tanggung. Aslinya Rp16.922, tetapi karena 50% jadi Rp8.461," kata Pahala

"Dampaknya, distribusi kader dalam legislatif dan eksekutif tidak dilakukan dengan transparan dan profesional. Keputusan diambil berdasarkan kedekatan hubungan keluarga maupun bisnis (klientilisme)," kata Juliaman

PSI bakal ikuti aturan yang ada

Mulanya dana batuan parpol sebesar Rp 1.200 per suara di APBD 2018, kali ini menjadi Rp 2.400 per suara hingga totalnya mencapai Rp 10,6 miliar

Meski setuju, Prabowo menekankan tidak memberatkan APBN, misalnya dengan mengurangi ongkos politik yang lain, yakni pemilihan kepala desa, bupati, wali kota dan gubernur secara tidak langsung.

Ray Rangkuti mengatakan yang diwajibkan ada adalah petugas saksi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau yang disebut pengawas lapangan yang dibiayai negara.

Berdasarkan kesepakatan peningkatan dana dari Rp 108 menjadi Rp 1.000.