Headline

Pemprov dan DPRD DKI Sepakat Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 28 November 2018
Pemprov dan DPRD DKI Sepakat Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat menaikkan dana parpol dua kali lipat.

Mulanya dana batuan parpol sebesar Rp 1.200 per suara di APBD 2018, kali ini menjadi Rp 2.400 per suara hingga totalnya mencapai Rp 10,6 miliar.

Parpol

Kenaikan dana Parpol itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yakni Pasal 5 Ayat 7 PP 1/2018: (7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

"Memang peraturannya jika anggaran daerah cukup, maka besaran Rp 1.200 itu bisa dilipatkan. Keluar anggarannya itu Rp2.400 (per suara) yang terpenting. Total Rp 10,6 miliar," Kata Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/11).

Saat ini, lanjut Taufik, pihaknya tinggal menunggu persetujuan kementerian dalam negeri (Kemendagri) terkait terwujudnya kenaikan dana Parpol tersebut.

"Iya, kita bikin usulan kepada gubernur, kemudian kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah, bantuan untuk parpol itu," jelasnya.

Gedung DPRD DKI Jakarta

Bila disetujui kenaikan dana tersebut, partai pemenang Pemilu 2014, PDIP mendapat jatah Rp2,8 miliar karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI Jakarta. Kemudian Gerindra mendapat tambahan Rp 1,42 miliar dengan 592.000 suara sah. Sementara itu, Golkar mendapat Rp 902,8 juta karena memperoleh 376.200 suara.

PKB mendapat tambahan sebesar Rp 624 juta karena memperoleh 260.200 suara. Hanura mendapat dana Rp 856 juta karena mengantongi 357.000 suara. Sedangkan NasDem mendapatkan Rp 494,6 juta karena memperoleh 206.100 suara. PAN yang memperoleh 172.700 suara mendapatkan dana Rp 414,6 juta.

Untuk Demokrat mendapatkan jatah Rp 866,2 juta karena mendapat 360.900 suara. Sementara PKS dialokasikan Rp 1,018 miliar dari perolehan 424.400 suara. Selanjutnya PPP mendapat Rp 1,084 miliar dari 452.200 suara. (Asp)

#Dana Parpol #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan