Headline

Pemprov dan DPRD DKI Sepakat Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 28 November 2018
Pemprov dan DPRD DKI Sepakat Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat menaikkan dana parpol dua kali lipat.

Mulanya dana batuan parpol sebesar Rp 1.200 per suara di APBD 2018, kali ini menjadi Rp 2.400 per suara hingga totalnya mencapai Rp 10,6 miliar.

Parpol

Kenaikan dana Parpol itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yakni Pasal 5 Ayat 7 PP 1/2018: (7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

"Memang peraturannya jika anggaran daerah cukup, maka besaran Rp 1.200 itu bisa dilipatkan. Keluar anggarannya itu Rp2.400 (per suara) yang terpenting. Total Rp 10,6 miliar," Kata Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/11).

Saat ini, lanjut Taufik, pihaknya tinggal menunggu persetujuan kementerian dalam negeri (Kemendagri) terkait terwujudnya kenaikan dana Parpol tersebut.

"Iya, kita bikin usulan kepada gubernur, kemudian kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah, bantuan untuk parpol itu," jelasnya.

Gedung DPRD DKI Jakarta

Bila disetujui kenaikan dana tersebut, partai pemenang Pemilu 2014, PDIP mendapat jatah Rp2,8 miliar karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI Jakarta. Kemudian Gerindra mendapat tambahan Rp 1,42 miliar dengan 592.000 suara sah. Sementara itu, Golkar mendapat Rp 902,8 juta karena memperoleh 376.200 suara.

PKB mendapat tambahan sebesar Rp 624 juta karena memperoleh 260.200 suara. Hanura mendapat dana Rp 856 juta karena mengantongi 357.000 suara. Sedangkan NasDem mendapatkan Rp 494,6 juta karena memperoleh 206.100 suara. PAN yang memperoleh 172.700 suara mendapatkan dana Rp 414,6 juta.

Untuk Demokrat mendapatkan jatah Rp 866,2 juta karena mendapat 360.900 suara. Sementara PKS dialokasikan Rp 1,018 miliar dari perolehan 424.400 suara. Selanjutnya PPP mendapat Rp 1,084 miliar dari 452.200 suara. (Asp)

#Dana Parpol #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan