Headline

Pemprov dan DPRD DKI Sepakat Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 28 November 2018
Pemprov dan DPRD DKI Sepakat Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat menaikkan dana parpol dua kali lipat.

Mulanya dana batuan parpol sebesar Rp 1.200 per suara di APBD 2018, kali ini menjadi Rp 2.400 per suara hingga totalnya mencapai Rp 10,6 miliar.

Parpol

Kenaikan dana Parpol itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yakni Pasal 5 Ayat 7 PP 1/2018: (7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

"Memang peraturannya jika anggaran daerah cukup, maka besaran Rp 1.200 itu bisa dilipatkan. Keluar anggarannya itu Rp2.400 (per suara) yang terpenting. Total Rp 10,6 miliar," Kata Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/11).

Saat ini, lanjut Taufik, pihaknya tinggal menunggu persetujuan kementerian dalam negeri (Kemendagri) terkait terwujudnya kenaikan dana Parpol tersebut.

"Iya, kita bikin usulan kepada gubernur, kemudian kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah, bantuan untuk parpol itu," jelasnya.

Gedung DPRD DKI Jakarta

Bila disetujui kenaikan dana tersebut, partai pemenang Pemilu 2014, PDIP mendapat jatah Rp2,8 miliar karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI Jakarta. Kemudian Gerindra mendapat tambahan Rp 1,42 miliar dengan 592.000 suara sah. Sementara itu, Golkar mendapat Rp 902,8 juta karena memperoleh 376.200 suara.

PKB mendapat tambahan sebesar Rp 624 juta karena memperoleh 260.200 suara. Hanura mendapat dana Rp 856 juta karena mengantongi 357.000 suara. Sedangkan NasDem mendapatkan Rp 494,6 juta karena memperoleh 206.100 suara. PAN yang memperoleh 172.700 suara mendapatkan dana Rp 414,6 juta.

Untuk Demokrat mendapatkan jatah Rp 866,2 juta karena mendapat 360.900 suara. Sementara PKS dialokasikan Rp 1,018 miliar dari perolehan 424.400 suara. Selanjutnya PPP mendapat Rp 1,084 miliar dari 452.200 suara. (Asp)

#Dana Parpol #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan