Pengamat Nilai Manajemen Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 November 2019
 Pengamat Nilai Manajemen Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk

Pengamat politik Juliaman Saragih (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Juliaman Saragih menyebut, mayoritas partai politik (parpol) yang ada di Indonesia terkedas tidak dikelola dengan sehat.

Juliaman mengungkapkan ada yang tersumbatnya sirkulasi elit pada tubuh parpol akibat hegemoni kelompok tertentu.

Baca Juga:

Pengamat Politik: Partai Politik Jangan Coba-Coba Beri Ruang untuk Militer

"Dampaknya, distribusi kader dalam legislatif dan eksekutif tidak dilakukan dengan transparan dan profesional. Keputusan diambil berdasarkan kedekatan hubungan keluarga maupun bisnis (klientilisme)," kata Juliaman dalam keterangannya kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (27/11).

Partai politik di Indonesia saat ini
Bendera Partai Politik peserta Pemilu (Foto: kpu.go.id)

Ia menyebut, dari pemilu ke pemilu melakukan kampanye untuk memperjuangkan kepentingan substansi rakyat.

"Namun ketika kekuasaan diraih, kekuasaan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan," sesal Juliaman.

Ia mencontohkan banyak sekali kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Semua itu terjadi karena proses yang buruk dalam tubuh parpol.

Misalnya ketika mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, tidak jarang calon kepala daerah mesti setor dana rekomendasi ke partai dengan alasan dana saksi atau dana perjuangan.

Belum lagi membeli kursi dengan nilai yang fantastis sesuai dengan potensi daerah. Kalau potensi daerahnya bagus, harga kursi dan rekomendasi tinggi.

"Sementara kalau daerahnya biasa saja maka harga rekomendasi dan kursi juga biasa saja. Praktek seperti ini telah meruntuhkan semangat reformasi kita. Kita lantang berbicara tentang reformasi tapi parpol sendiri mengangkangi reformasi," terang Direktur Eksekutif NCBI ini.

Baca Juga:

Rugi, Kalau Tidak Ada Partai Politik yang Berani Ambil Peran Oposisi

Ia mengatakan, sudah saatnya dilakukan reformasi total terhadap partai politik adalah sebuah kebutuhan mendesak bagi bangsa ini.

"Kerusakan bangsa ini tidak terlepas dari buruknya pengelolaan partai politik. Partai politik dikelola bak perusahaan yang menyedot keuntungan dengan menjual rakyat. Rakyat makin miskin, para politisi berpesta pora di atas penderitaan rakyat," tutup Juliaman.(Knu)

Baca Juga:

Mengapa Partai Islam Tak Pernah Menang?

#Partai Politik #Pengamat Politik #Dana Parpol
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Bagikan