Pengamat Nilai Manajemen Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk


Pengamat politik Juliaman Saragih (MP/Kanu)
MerahPutih.Com - Pengamat politik Juliaman Saragih menyebut, mayoritas partai politik (parpol) yang ada di Indonesia terkedas tidak dikelola dengan sehat.
Juliaman mengungkapkan ada yang tersumbatnya sirkulasi elit pada tubuh parpol akibat hegemoni kelompok tertentu.
Baca Juga:
Pengamat Politik: Partai Politik Jangan Coba-Coba Beri Ruang untuk Militer
"Dampaknya, distribusi kader dalam legislatif dan eksekutif tidak dilakukan dengan transparan dan profesional. Keputusan diambil berdasarkan kedekatan hubungan keluarga maupun bisnis (klientilisme)," kata Juliaman dalam keterangannya kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (27/11).

Ia menyebut, dari pemilu ke pemilu melakukan kampanye untuk memperjuangkan kepentingan substansi rakyat.
"Namun ketika kekuasaan diraih, kekuasaan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan," sesal Juliaman.
Ia mencontohkan banyak sekali kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Semua itu terjadi karena proses yang buruk dalam tubuh parpol.
Misalnya ketika mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, tidak jarang calon kepala daerah mesti setor dana rekomendasi ke partai dengan alasan dana saksi atau dana perjuangan.
Belum lagi membeli kursi dengan nilai yang fantastis sesuai dengan potensi daerah. Kalau potensi daerahnya bagus, harga kursi dan rekomendasi tinggi.
"Sementara kalau daerahnya biasa saja maka harga rekomendasi dan kursi juga biasa saja. Praktek seperti ini telah meruntuhkan semangat reformasi kita. Kita lantang berbicara tentang reformasi tapi parpol sendiri mengangkangi reformasi," terang Direktur Eksekutif NCBI ini.
Baca Juga:
Rugi, Kalau Tidak Ada Partai Politik yang Berani Ambil Peran Oposisi
Ia mengatakan, sudah saatnya dilakukan reformasi total terhadap partai politik adalah sebuah kebutuhan mendesak bagi bangsa ini.
"Kerusakan bangsa ini tidak terlepas dari buruknya pengelolaan partai politik. Partai politik dikelola bak perusahaan yang menyedot keuntungan dengan menjual rakyat. Rakyat makin miskin, para politisi berpesta pora di atas penderitaan rakyat," tutup Juliaman.(Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada

Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029

PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat

Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap

10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI

Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
