Pengamat Nilai Manajemen Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 November 2019
 Pengamat Nilai Manajemen Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk

Pengamat politik Juliaman Saragih (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Juliaman Saragih menyebut, mayoritas partai politik (parpol) yang ada di Indonesia terkedas tidak dikelola dengan sehat.

Juliaman mengungkapkan ada yang tersumbatnya sirkulasi elit pada tubuh parpol akibat hegemoni kelompok tertentu.

Baca Juga:

Pengamat Politik: Partai Politik Jangan Coba-Coba Beri Ruang untuk Militer

"Dampaknya, distribusi kader dalam legislatif dan eksekutif tidak dilakukan dengan transparan dan profesional. Keputusan diambil berdasarkan kedekatan hubungan keluarga maupun bisnis (klientilisme)," kata Juliaman dalam keterangannya kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (27/11).

Partai politik di Indonesia saat ini
Bendera Partai Politik peserta Pemilu (Foto: kpu.go.id)

Ia menyebut, dari pemilu ke pemilu melakukan kampanye untuk memperjuangkan kepentingan substansi rakyat.

"Namun ketika kekuasaan diraih, kekuasaan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan," sesal Juliaman.

Ia mencontohkan banyak sekali kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Semua itu terjadi karena proses yang buruk dalam tubuh parpol.

Misalnya ketika mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, tidak jarang calon kepala daerah mesti setor dana rekomendasi ke partai dengan alasan dana saksi atau dana perjuangan.

Belum lagi membeli kursi dengan nilai yang fantastis sesuai dengan potensi daerah. Kalau potensi daerahnya bagus, harga kursi dan rekomendasi tinggi.

"Sementara kalau daerahnya biasa saja maka harga rekomendasi dan kursi juga biasa saja. Praktek seperti ini telah meruntuhkan semangat reformasi kita. Kita lantang berbicara tentang reformasi tapi parpol sendiri mengangkangi reformasi," terang Direktur Eksekutif NCBI ini.

Baca Juga:

Rugi, Kalau Tidak Ada Partai Politik yang Berani Ambil Peran Oposisi

Ia mengatakan, sudah saatnya dilakukan reformasi total terhadap partai politik adalah sebuah kebutuhan mendesak bagi bangsa ini.

"Kerusakan bangsa ini tidak terlepas dari buruknya pengelolaan partai politik. Partai politik dikelola bak perusahaan yang menyedot keuntungan dengan menjual rakyat. Rakyat makin miskin, para politisi berpesta pora di atas penderitaan rakyat," tutup Juliaman.(Knu)

Baca Juga:

Mengapa Partai Islam Tak Pernah Menang?

#Partai Politik #Pengamat Politik #Dana Parpol
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan