Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta mengusulkan dana bantuan keuangan partai politik dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020 Rp2.400 per suara.
Angka itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Sesuai dengan aturan itu juga dana parpol bisa dinaikkan hingga 100 persen.
Baca Juga:
Tolak Pin Emas, PSI Jual Pin Dengan Bahan Kuningan untuk Semua Anggota Legislatif
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Idris Ahmad mengatakan pihaknya tak mempersoalkan dana bantuan partai politik. Sebab fraksinya di DPRD tak hanya mengandalkan uang dari dana parpol itu.
"Kami di PSI sudah membangun budaya kan sumber pembiayaan politik menurut Undang-undang tidak hanya dari dana bantuan partai politik tapi boleh partisipasi masyarakat," kata Idris di ruang kerjanya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
Mantan staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu mengaku, Fraksinya di DPRD DKI ihwal pendanaan partai politik bakal mengikuti sesuai aturan yang ada.
PSI memiliki strategi guna pendanaan parpol. PSI pun melakukan pengumpulan dana partai dari iuran anggota dan menghimpun dana dari publik.
"Kita ikut aturan yang ada sehingga tidak terlalu membebani negara karena harus dihitung mendalam nih. Tapi kami secara paralel sudah menghimpun pendanaan publik, ke depan kami juga mau iuran anggota," tuturnya.
Baca Juga:
Idris menegaskan partainya tak khawatir mengumpulkan dana partai dari iuran kader. Yang terpenting anggota DPRD dari PSI bekerja melayani aspirasi warga DKI.
"Kami sih gak khawatir dengan beban dan sebagainya karena kami mau nunjukin kerja dulu sih," tutupnya. (Asp)
