Tolak Pin Emas, PSI Jual Pin Dengan Bahan Kuningan untuk Semua Anggota Legislatif
Eddy Flo - Selasa, 27 Agustus 2019
Wakil Ketua DPW PSI Jakarta Rian Ernest menyatakan pihaknya siapkan pin kuningan untuk anggota DPR dan DPRD (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut pin emas yang dianggarkan untuk beberapa Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi adalah bentuk pemborosan dan inefisiensi anggaran.
Menurut Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest pengadaan pin emas jelas tidak memiliki pijakan argumentasi yang jelas dalam berbagai aspek.
Baca Juga:
"Pin emas jelas tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja. Apalah arti pin emas jika hasil kerjanya ternyata berkarat," kata Rian di Jakarta, Selasa (27/8).
Berbagai lembaga survei sepanjang tahun 2017-2019 menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dan DPRD sangat buruk, bahkan menempatkan lembaga wakil rakyat tersebut pada tingkat terendah jika dibandingkan dengan Lembaga Kepresidenan, Kepolisian, TNI, KPK.
Rian menuturkan, penggunaan aksesoris di baju dinas anggota terbukti tidak menjadi ukuran bahwa wakil-wakil rakyat bisa bekerja lebih baik.
"Terbukti dari kinerja buruk DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia menjalankan tugas pokok mereka dalam hal legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Pin emas, kerja loyang," tuturnya.
Karena itu, lanjut dia, PSI mengimbau agar seluruh anggota DPR dan DPRD mengembalikan pin emas dan diganti dengan pin dengan bahan yang lebih murah. Bagi anggota DPR dan DPRD yang ingin mendapatkan pin dengan bahan kuningan bisa menghubungi DPP PSI dengan harga Rp50.000 per item.
Baca Juga:
"Bagi yang membutuhkan bisa mengirimkan contoh pin di daerah masing-masing ke email sekretariat @psi.id atau menghubungi Saudara Iman melalui telepon dan WhatsApp di nomor 082114379688," jelasnya.
PSI mengklaim dana pemesanan akan dikumpulkan dan disumbangkan ke kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
"PSI mengajak kepada wakil rakyat di seluruh Indonesia untuk menunjukkan kinerja besarnya kepentingan rakyat. Pin boleh karatan, tapi kinerja dan pengabdian pada dan bangsa ini tidak boleh berkarat," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Soal Pin Emas DPRD DKI, Mendagri: Silakan Masyarakat yang Menilai
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
