Dana Parpol Diusulkan Naik, Ketua Banggar DPR Nyatakan Lebih Baik Ditangguhkan Dulu


Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MERAHPUTIH.COM - DANA bantuan partai politik diusulkan naik menjadi Rp 10.000 per suara. Saat menanggapi hal tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai usul tersebut lebih baik ditunda.
"Kalau melihat kebutuhan pemerintah, program-program pemerintah saat ini, yakni pemerintah melakukan efisiensi 2025, bahkan akan dilanjutkan 2026, lebih baik menurut hemat saya keinginan itu untuk sementara ditangguhkan dulu," ujar Said di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Banggar DPR menyisir kemampuan fiskal pemerintah. "Nah, dari tim kajian DPR pun akan membentuk tim kajian dalam hal ini Banggar ingin membentuk tim kajian berapa sih sesungguhnya kebutuhan objektif untuk pendanaan partai politik kita," ucapnya.
Said menegaskan DPR tidak dalam posisi meminta penaikan. Namun, parlemen menghargai dan mengapreasi usul Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebab sudah lima tahun yang lalu DPR berkutat soal pendanaan partai politik.
Baca juga:
Komisi II DPR Sambut Baik Usulan KPK soal Penambahan Dana Parpol
"Oleh karenanya, ya pelan-pelan saja. Jangan kemudian apa yang disampaikan KPK kemudian partai politik merespons, langsung kita minta pemerintah menganggarkan. Itu kok kurang elok ya," katanya.
Said menambahkan, dengan adanya usulan dana parpol 10 kali lipat, PDIP menjadi partai yang paling diuntungkan. Namun, pihaknya tidak mau ada asumsi itu. “Nah, kalau itu terjadi yang diuntungkan kan pasti, dalam hal ini katakanlah PDI Perjuangan, karena kami ingin PDI Perjuangan memandangnya tidak seperti itu,” ucapnya.
Ia menegaskan usul tersebut belum terlalu urgen saat ini lantaran kondisi keuangan negara belum dapat dipastikan di masa depan terlebih adanya program efisiensi anggaran. “Belum terlalu urgen untuk saat ini, karena kondisi keuangan negara belum memungkinkan. Pemerintah melakukan efisiensi, tiba-tiba kemudian akan ada tambahan untuk dana parpol. Tidak elok di masyarakat lah,” tutupnya.(Pon)
Baca juga:
PDIP Siap Diskusi Soal Wacana Peningkatan Dana Parpol, Ikut Undangan KPK
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Aksi Kolektif 17+ 8 Berikan Dokumen Tuntutan Rakyat ke Anggota DPR di Gerbang Pancasila
