Eddy Flo
MerahPutih.Com - Polemik dana saksi partai politik yang dibebankan kepada negara mendapat tanggapan dari Prabowo Subianto. Capres nomor urut 02 ini menyatakan setuju atas usulan dana saksi partai politik pada Pemilu 2019 dibiayai negara lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurut Prabowo, dana saksi parpol dibebankan ke negara untuk mengurangi ongkos politik.
"Saya setuju, kita harus bikin sistem politik Indonesia tidak mahal. Saya belajar ke Prancis dan Inggris, di Eropa pemilihan tidak mahal," ujar dia kepada wartawan usai acara Gerakan Emak-emak dan Anak-anak Minum Susu (Gerakan Emas) di Stadion Klender, Jakarta, Rabu (24/10).
Untuk menjadi anggota parlemen di Inggris, kata Prabowo, dibutuhkan hanya 100 poundsterling, yang salah satu faktornya adalah karena semua calon mendapat fasilitas siaran televisi serta baliho selama kampanye.
"Jadi bukan calon yang punya duit, tetapi yang berkapasitas yang disukai rakyat," ujar capres pasangan Sandiaga Uno itu.
Meski setuju, Prabowo menekankan tidak memberatkan APBN, misalnya dengan mengurangi ongkos politik yang lain, yakni pemilihan kepala desa, bupati, wali kota dan gubernur secara tidak langsung.
"Itu namanya demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tidak ada kapitalis menentukan jadi bupati dan gubernur," ucap Prabowo sebagaimana dilansir Antara.
Dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu menyatakan tidak ada aturan kewajiban negara membiayai saksi dari parpol. Yang ada diatur dalam pasal 351 adalah saksi dilatih oleh Bawaslu.
Usulan tersebut disampaikan dengan dalih saksi parpol menciptakan pemilu yang jujur dan adil, padahal saksi parpol tidak mempengaruhi kualitas dan keabsahan pelaksanaan pemilu karena kehadirannya pun tidak diwajibkan.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Persib Kalah Lagi, Ardi Idrus Minta Maaf Kepada Bobotoh
