KPK serahkan aset rampasan korupsi Rp 20,2 miliar ke Kejagung. Bukti pemulihan aset negara agar bermanfaat bagi masyarakat.

KPK mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

KPK telah mengembalikan aset korupsi senilai Rp 1,53 triliun ke kas negara. KPK kini terus mengoptimalkan asset recovery.

Pemerintah Akui Pembahasan RUU Perampasan Aset Terganjal Kekuatan Politik

Anggota Dewas KPK Chisca Mirawati menunjukkan tas branded saat meninjau lelang barang rampasan di Gedung Rupbasan KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Pernyataan-pernyataan kontradiktif dari para elit pemerintahan yang semakin memperkeruh suasana.

Denda damai hanya akan memberikan kesan bahwa korupsi bisa dinegosiasikan

ICW kritisi rencana Presiden Prabowo Subianto soal koruptor dimaafkan jika mengembalikan uang hasil kejahatan.

KPK melelang aset-aset sitaan koruptor.

Pelelangan barang hasil korupsi dilakukan 5-10 Desember 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyidik dugaan pembelian aset menggunakan uang hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) fiktif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh tersangka Priyo Andi Gularso (PAG).

Dalam RUU Perampasan Aset itu ada 11 jenis aset yang terkait dengan tindak pidana bisa dirampas negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meniyita aset senilai Rp 104,8 miliar milik Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat aset barang rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp24,27 miliar kepada 4 institusi, yakni Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.