Wakil Ketua Komisi VI DPR Pertanyakan Investasi BUMN di Perusahaan Ekosistem Digital

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 10 Juni 2022
Wakil Ketua Komisi VI DPR Pertanyakan Investasi BUMN di Perusahaan Ekosistem Digital

Gedung DPR. Foto: MP/Dickie Prasetia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Prospek pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia terus meningkat. Paling tidak, pada tahun 2021, nilai transaksi e-commerce Indonesia berhasil mencapai Rp 401,25 triliun dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar.

Kondisi itu, membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan investasi ke perusahaan ekosistem digital. Salah satunya dilakukan PT Telkom Indonesia Tbk. Perusahaan BUMN ini, dikabarkan berinvestasi dengan membeli saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grup GoTo).

Baca Juga

GoTo IPO, Airlangga Berharap Banyak Perusahaan Teknologi Go Public

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohammad Hekal mempertanyakan keputusan BUMN melakukan investasi di sejumlah perusahaan digital sudah sesuai dengan harapan rakyat dan sesuai dengan kaidah-kaidah kebijakan investasi

Dalam prosesnya, kata politikus Partai Gerindra ini, Panja Investasi BUMN bakal mendalami alasan keputusan Telkom menempatkan dananya di GoTo.

Baca Juga

GoTo Turunkan Jumlah Saham Yang Dijual di BEI

"Ya pertama kita akan dalami proses dan pertimbangan investasi tersebut. Yang kedua mendalami isu-isu yang menjadi polemik di publik," ujarnya.

Lebih lanjut Hekal menyatakan Panja Investasi BUMN bakal segera memanggil petinggi Telkom untuk membahas keputusan investasi tersebut.

"Segera kita undang untuk memaparkan terkait investasi ini," katanya. (Pon)

Baca Juga

Cerita CEO GoTo Jatuh Bangun Tokopedia dan Gojek Hingga Melantai di Bursa

#GoTo #DPR RI #Komisi V DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
Komisi V DPR Mulai Bahas Revisi UU LLAJ, ODOL hingga Transportasi Daring Jadi Sorotan
Komisi V DPR mulai membahas revisi UU LLAJ. ODOL, transportasi daring, kendaraan listrik, ETLE, ERP hingga kendaraan otonom menjadi sorotan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
Komisi V DPR Mulai Bahas Revisi UU LLAJ, ODOL hingga Transportasi Daring Jadi Sorotan
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan