Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp 2 triliun setiap bulan. Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistemis guna menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia menegaskan JKN merupakan program strategis yang menjadi tumpuan jutaan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek.
“JKN merupakan program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, terjadinya defisit bulanan sebesar Rp 2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Pembayaran klaim saat ini mencapai sekitar Rp 16 triliun hingga Rp 16,5 triliun per bulan. Sementara itu, penerimaan iuran tercatat hanya sekitar Rp 14 triliun setiap bulan.
BPJS Kesehatan
Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka penyebab utama terjadinya defisit yang terus berulang.
“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya. Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” katanya.
Baca juga:
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Netty menyambut baik rencana dukungan dana pemerintah sebesar Rp 20 triliun untuk menjaga likuiditas BPJS Kesehatan. Namun, ia mengingatkan agar bantuan tersebut tidak menjadi alasan untuk menunda reformasi yang lebih mendasar. Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, validasi data peserta, hingga penguatan program promotif dan preventif.
Selain itu, Netty juga meminta pemerintah memastikan kondisi keuangan BPJS tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. “Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien. Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” ujar Netty.
Ia menilai evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar keberlanjutan program JKN tetap terjaga dan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.(Pon)
Baca juga:
Efek Berantai Tekanan Ekonomi Jika Iuran BPJS Kesehatan Jadi Dinaikkan
