Wacana Koalisi dengan PKS, Elite PKB: Ini Bisa Jadi Magnet Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Juni 2022
Wacana Koalisi dengan PKS, Elite PKB: Ini Bisa Jadi Magnet Baru

Ilustrasi - Bendera partai politik. (Foto: MP/Dicke)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinamika politik menuju Pemilu 2024 semakin hangat belakangan ini. Setelah sebelumnya terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PPP, dan PAN, kini muncul wacana koalisi yang dibangun PKB dengan PKS.

Wacana koalisi dua parpol yang memiliki basis pemilih Islam berkembang setelah sebelumnya dalam Milad Ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, PKS memberikan panggung kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang sudah dideklarasikan sebagai capres 2024.

Terkait kemungkinan koalisi PKB dengan PKS pada Pemilu 2024 mendatang, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau yang karib disapa Gua Jazil mengatakan, koalisi digagas atas tujuan untuk menang.

Baca Juga:

PKS Minta Pemerintah Perhatikan Serius Ketahanan Pangan Nasional yang Masih Buruk

”Jadi apa pun koalisi itu, arahnya meraih kemenangan capres-cawapres. Apakah misalkan PKB dengan PKS mungkin berkoalisi? Sangat mungkin jika koalisi itu menjanjikan harapan menang dan menjanjikan harapan ke arah yang lebih baik,” kata Gus Jazil di Jakarta, Rabu (8/6).

Gus Jazil mengatakan bahwa PKB dengan PKS memiliki romantisme masa lalu ketika bergabung dalam koalisi poros tengah bersama sejumlah parpol berbasis Islam lainnya, seperti PAN, PBB, dan PPP yang berhasil menjadikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) presiden pada 1999.

Saat itu, PKS masih bernama Partai Keadilan (PK). Selanjutnya, pada Pemilu 2004, PKB kembali berada dalam satu koalisi dengan PKS dan sejumlah parpol lain dan berhasil mendudukkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden.

”Artinya koalisi PKB dengan PKS ini bukan hal baru, bahkan pernah mendudukkan orang sebagai presiden. Apakah 2024 bisa membangun koalisi dan menjadikan capres koalisi itu menang, sangat mungkin,” tuturnya.

Gus Jazil pun menyampaikan apresiasi kepada PKS yang memberikan panggung kepada Cak Imin dalam Milad PKS untuk menyampaikan gagasannya di forum yang berkelas.

”Itu tandanya PKS dengan PKB sedang membangun kemesraan, mudah-mudahan publik melihat itu. Dan kemesraan ini sesungguhnya juga terjadi di masa-masa lalu. Kami berharap kemesraan ini terulang lagi dimasa depan,” katanya.

Baca Juga:

Elite Gerindra Tanggapi Kemungkinan Berkoalisi dengan PKS

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan bahwa pemilu adalah terminal perubahan. Masyarakat menginginkan hal baru.

”Kalau terjadi koalisi PKB dan PKS, ini sesuatu yang baru maka akan menjadi magnet bagi partai lain untuk ikut. Minimal partai-partai di luar partai-partai gajah. Ini bisa menjadi ‘koalisi semut merah’, kecil tapi berasa,” tuturnya.

Gus Jazil menegaskan bahwa koalisi harus didahului dengan komunikasi dan kesamaan paham. Hal penting yang ditekankan Gus Jazil, Pemilu 2024 tidak ada calon petahana dan menjadi momentum baru bagi partai-partai menengah seperti PKB dan PKS untuk menunjukkan taringnya.

”Apakah mampu mendudukkan pasangan yang diharapkan masyarakat yang nantikan akan memberikan jalan baru bagi Indonesia di mana hari ini mengalami kesulitan. Kami yakin, seandainya kami bergabung pasti ada partai-partai lain yang bergabung,” katanya.

Menurutnya, PKB dengan PKS ada banyak kesamaan. Keduanya merupakan parpol yang lahir di era Reformasi dan sama-sama memiliki basis suara yang kuat di basis suara kelompok Islam.

”Menurut saya itu menarik. Mungkinkah bisa menang? Sangat mungkin. Dulu pernah menang. Apalagi hari ini saya dengar sendiri di acara Milad, PKS mengusung politik yang rahmatan lil alamin. Itu menurut saya modal. Kalau dalam bahasa agama itu kalimatun sawa, kalimat yang mempertemukan,” urainya.

Gus Jazil mengatakan bahwa selama ini publik sering melihat ada politik identitas dan polarisasi di tengah masyarakat. ”Serahkan ke PKB sama PKS, selesai itu politik identitas,” tuturnya. (Pon)

Baca Juga:

PPP Persilakan PKB Gabung Koalisi KIB Asal Tak Pakai Syarat

#Pilpres #Pilpres 2024 #PKS #PKB #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan