Mula Akmal
MerahPutih.com - Ketahanan pangan Indonesia masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah. Memasuki bulan Juni 2022, kondisi pangan nasional masih belum terlihat baik.
Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengingatkan pemerintah, bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, alokasi dana untuk ketahanan pangan nasional ditetapkan sebesar Rp 92,2 triliun.
Baca Juga:
Minta Perluas Penanaman Sorgum di NTT, Strategi Jokowi Hadapi Krisis Pangan
Angka tersebut berkurang hampir Rp 7 triliun atau turun 6,86 persen dibanding alokasi tahun 2021 yang berjumlah Rp 99,02 triliun.
"Hampir semua komoditas naik yang membuat rakyat semakin menderita," ucapnya, Kamis (2/6).
Sejak April tahun 2021, pemerintah di hadapan DPR telah menyajikan paparan pentingnya reformasi subsidi energi, pupuk dan bibit. Dengan segala argumennya, menurut Akmal, pemerintah telah mempresentasikan sebuah reformasi kebijakan subsidi yang tidak tepat yang menjadi banyak temuan dimana-mana.
Dirinya pun berpendapat, semua kebijakan ini diharapkan harus diimplementasikan dengan baik secara cermat dan tepat. Namun yang menjadi persoalan bangsa ini adalah begitu banyak praktek yang melanggar moral dari pelaksanaan kebijakan yang mestinya dapat dijalankan dengan baik.
"Inilah sumber atau akar masalah kenapa pangan kita tidak maju-maju puluhan tahun karena selalu ada penyelewengan”, tutur Akmal.
Akmal pun mencontohkan, seperti program Food Estate yang menguras dana negara hingga ratusan miliar termasuk sarana dan prasarananya. Begitu besarnya anggaran food estate, menurut Akmal, yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, hingga pertengahan 2022 belum terlihat hasilnya.
Baca Juga:
Hajatan Pekan Pangan Lokal Hadirkan Beragam Kreasi Olahan Kuliner Indonesia Timur
Terbukti persoalan pangan nasional semakin rumit mulai dari ketersediaan komoditasnya, distribusinya hingga tata niaganya.
Ia pun mengingatkan, Kestabilan harga barang, terutama stabilisasi harga barang pokok seperti pangan terbukti mampu menjaga kondisi politik, masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik sehingga stabilitas negara terjaga.
Untuk itu, komoditas pangan ini mesti menjadi perhatian serius bagi pemerintah sehingga arah kebijakan fiskal pada tahun 2023 ini mendapatkan gambaran yang nyata atas bentuk reformasi kebijakan.
Maka dari itu, kata dia, semua pihak harus mengawal dan mengoreksi kebijakan pemerintah. Masih ada waktu pada penetapan APBN 2023 agar lebih mendukung pada peningkatan upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan bahkan kedaulatan pangan.
"Semua pihak baik pemerintah, DPR, termasuk seluruh rakyat Indonesia mesti dapat kesempatan yang sama untuk memberi masukan agar kebijakan pangan nasional lebih terarah dengan dukungan APBN yang merupakan instrumen utama pengelolaan negara," tutup Akmal. (Asp)
Baca Juga:
