Elite Gerindra Tanggapi Kemungkinan Berkoalisi dengan PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 31 Mei 2022
Elite Gerindra Tanggapi Kemungkinan Berkoalisi dengan PKS

Bendera Partai Gerindra. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra membuka diri berkoalisi dengan partai politik manapun dalam menyongsong Pilpres 2024. Termasuk dengan parpol oposisi yang berada di luar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Saat disinggung soal kemungkinan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wakil Ketua Umum Gerindra Desmond J Mahesa justru mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, tidak ada partai oposisi di parlemen saat ini.

“Memangnya ada oposisi? PKS bukan oposisi. Nih, kalau PKS merasa oposisi, gede rasa saja,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Baca Juga:

Ketum PAN Tanggapi Pernyataan PKS Terbuka Gabung KIB Asal Tak "Dikunci"

Desmond lantas mengungkapkan alasan dirinya menganggap PKS bukan partai oposisi. Menurutnya, jika PKS adalah partai oposisi, maka “kue-kue" di parlemen tidak akan ikut dinikmati oleh partai besutan Ahmad Syaikhu tersebut.

“Kenyataannya dia (PKS), kue-kue di parlemen diambil juga. Engga ada oposisi,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Baca Juga:

Airlangga: Golkar dan PKS Harus Berkolaborasi Perkuat Tenun Kebangsaan

Lebih lanjut, mantan aktivis Pro Demokrasi ini menilai, PKS hanya ingin terlihat berbeda dengan partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi.

“Dia (PKS) cuma pengin berbeda agar orang yang tidak paham parlemen seolah-olah oposisi. Bagi kita yang di parlemen, memangnya apa bedanya PKS sama Gerindra. Sama saja,” tutup Desmond. (Pon)

Baca Juga:

Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres

#Gerindra #PKS #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Indonesia
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Habiburokhman bahkan mencontohkan sejumlah pemimpin dunia yang tetap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama bilateral dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Indonesia
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong berharap tak ada narasi negatif menyangkut bantuan sapi Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Indonesia
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menjelaskan terkait bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Anggota DPR dari Gerindra Minta Izin Taksi Green SM Asal Vietnam Dicabut
Tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam, yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya, memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Anggota DPR dari Gerindra Minta Izin Taksi Green SM Asal Vietnam Dicabut
Bagikan