Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 29 Mei 2022
Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres

Logo Partai Amanat Nasional (PAN). ANTARA/HO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dinilai membuat atmosfer politik Indonesia menjadi negatif dan tidak produktif.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk ikut berkolaborasi termasuk dalam ajang kontestasi Pilpres 2024.

"Karena Pilpres hanya dua pasang, para pendukung mati-matian mendukung kandidatnya. Oleh karena itu, kami mencoba membuat koalisi, maksudnya mudah-mudahan PKS bisa bersama-sama," kata Zulkifli dalam acara puncak Milad Ke-20 PKS, di Jakarta, Minggu (29/5).

Baca Juga:

Milad Ke-20 PKS, Syaikhu Ajak Semua Pihak Kolaborasi

Pria yang karib disapa Zulhas ini mengatakan, koalisi tersebut dibuat dengan maksud memunculkan lebih dari dua pasang kandidat capres saat Pilpres 2024 mendatang.

"Maksudnya calonnya jangan dua lagi Pilpres besok, kalo bisa tiga lah, syukur syukur bisa lebih. Ini untuk mengurangi apa yang kita alami hari hari ini, dengan atmosfer yang pengap dan tidak produktif itu," ujarnya.

Baca Juga:

Anies Baswedan Diteriaki "Presiden" saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Lebih lanjut Zulhas menambahkan, negara besar adalah negara yang bisa melakukan kolaborasi, salah satunya dalam mengikuti kontestasi politik.

"Negara yang besar, kalau kata Presiden PKS (Ahmad Syaikhu), hanya bisa maju menjadi negara yang besar jika kita kolaborasi bersama-sama," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PKS Siapkan Anggota DPR Buat Bertarung di Pilkada Aceh

#Zulkifli Hasan #PAN #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan