Milad Ke-20 PKS, Syaikhu Ajak Semua Pihak Kolaborasi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 29 Mei 2022
Milad Ke-20 PKS, Syaikhu Ajak Semua Pihak Kolaborasi

Ilustrasi - Bendera PKS. (Foto: MP/ Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melangsungkan kegiatan puncak Milad Ke-20 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (29/5).

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato kebangsaan di hadapan puluhan ribu kader PKS dan berbagai tokoh nasional dalam kegiatan tersebut.

"Kita hadir dalam peringatan Milad Ke-20 PKS ini dengan satu semangat, satu misi, dan satu harapan yang sama, yaitu: kolaborasi melayani Indonesia. Kolaborasi itu sangat penting, ibarat sebuah rumah. Rumah hanya akan terbangun jika ada pondasi, tiang, atap, dan dinding yang bersatu padu dan saling menguatkan," tegas Syaikhu.

Baca Juga:

Anies Baswedan Diteriaki "Presiden" saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Syaikhu mengatakan, saat ini semua pihak merasakan pentingnya arti kolaborasi. Hampir satu dekade terakhir ini, bangsa Indonesia telah mengalami pembelahan sosial. Pemilu 2014 dan 2019 menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk semua.

"Menjadi tugas seluruh agar menjadikan Pemilu tahun 2024 sebagai era baru politik Indonesia. Politik yang mencerahkan dan menggerakkan kemajuan bangsa," ujarnya.

Bagi Syaikhu, perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa perbedaan pilihan. Justru karena berbeda itulah bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang bisa melahirkan karya-karya terbaiknya. Kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengelola keberagaman.

"Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, golongan dan kekuasaan. Politik yang membentangkan harapan dan rasa persatuan bukan membentangkan rasa ketakutan dan keterbelahan," kata Syaikhu.

Baca Juga:

PKS Siapkan Anggota DPR Buat Bertarung di Pilkada Aceh

Syaikhu menegaskan, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengakhiri kondisi keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Luka-luka, kata dia, harus disembuhkan. Rasa sakit harus dipulihkan. Halaman baru politik Indonesia harus dibentangkan bersama.

"Kontestasi politik sesungguhnya adalah perlombaan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan warga negara bukan perlombaan untuk saling menjatuhkan dan menaburkan rasa curiga dan permusuhan sesama anak bangsa," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK

#PKS #Ahmad Syaikhu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Bagikan