PPP Persilakan PKB Gabung Koalisi KIB Asal Tak Pakai Syarat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 23 Mei 2022
PPP Persilakan PKB Gabung Koalisi KIB Asal Tak Pakai Syarat

Muhaimin Iskandar saat membuka Sekolah Kepemimpinan Gus Dur di Kantor DPP PKB Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) buka suara menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang bersedia masuk ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) asal dirinya menjadi capres di Pilpres 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mempersilakan PKB untuk masuk ke Koalisi Indonesia Bersatu, tapi tak perlu memberikan syarat apa pun.

"Kalau memang Cak Imin berkeinginan tidak apa apa gabung, tapi urusan capres nanti kita bisa bicara bersama. Tentu melihat dinamika politik yang ada di lapangan," ujarnya kepada wartawan, Senin (23/5).

Baca Juga:

Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP

Pria yang karib disapa Awiek ini menjelaskan, kesepakatan antara Partai Golkar, PPP dan PAN, siapa yang diusung menjadi capres maupun cawapres itu akan dibahas lebih lanjut nantinya.

"Kita ini koalisi bersama tidak memberikan syarat-syarat capres harus si A si B semua akan dibahas bersama. Jadi kita tidak ada syarat-syaratnya harus si A si B jadi capres untuk gabung koalisi," kata Awiek.

Baca Juga:

KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, partainya siap bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu yang dideklarasikan Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Namun, Wakil Ketua DPR itu memberikan satu syarat, yakni dirinya harus menjadi capres dalam koalisi tersebut.

"PKB siap bergabung asal capresnya saya,” kata Cak Imin di sela acara "Doa Bersama Ulama dan Habaib untuk Perdamaian Dunia: Halalbihalal bersama Gus Muhaimin" di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/5). (Pon)

Baca Juga:

Lily Wahid Wafat, Cak Imin Instruksikan Kader PKB Salat Gaib dan Tahlil

#Partai Politik #Pilpres #Pilpres 2024 #Capres 2024 #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Cak Imin menegaskan program MBG harus tepat sasaran dengan mengacu pada DTSEN serta mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Indonesia
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Cak Imin mengaku terharu setelah mendengar langsung pengalaman para jemaah yang merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Indonesia
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Mbloc menjadi salah satu rujukan dan contoh yang positif, salah satu kolaborasi pemanfaatan fasilitas publik yang akhirnya memberikan ruang, ruang berkumpul para anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Setiap lulusan akan diarahkan sesuai potensi masing-masing, mulai dari jalur akademik hingga profesi tertentu. 

Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
"Akan ada saatnya kita bergerak untuk mengatasi yang rentan miskin. Sabar, kita akan terus bekerja keras."
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
Bagikan