Usai Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Menteri Yasonna Terkait Kasus e-KTP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 03 Juli 2017
Usai Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Menteri Yasonna Terkait Kasus e-KTP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7).(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam perkara dugaan korupsi e-KTP.

"Saya dipanggil sebagai saksi mengenai kasus e-KTP, Andi Narogong, Irman dan Sugiharto. Sebelumnya sebagai warga negara yang baik tentu kita harus hormati," ujarnya usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/1).

Yasonna juga menjelaskan, terkait ketidakhadirannya dalam dua panggilan KPK sebelumnya. Ia menyatakan, saat pemanggilan tersebut, bertepatan dengan kegiatannya sebagai menteri.

"Saya sudah dua kali dipanggil pertama saya ratas, kedua saya ke Hong Kong ketemu lembaga justice-nya Hong Kong urus aset Century. Sekarang saya penuhi, harusnya saya tanggal 5 Juli, tapi saya percepat dan saya sudah penuhi," jelasnya.

"Kedua, saya sudah menjelaskan kepada penyidik sepanjang pertanyaan yang diberikan," sambung Yasonna.

Dalam kesempatan yang sama, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini membantah menerima uang USD84 ribu terkait pengadaan e-KTP.

"Tidak ada lah," tegas Yasonna.

Yasonna juga mengaku tidak diminta KPK mengembalikan aliran uang yang disebut dalam surat dakwaan dengan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

"Pokoknya saya sudah berikan (keterangan) kepada penyidik, titik. Biarlah penyidik supaya jangan apa, ini keterangan harus apa. Enggak ada cerita itu," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Yasonna disebut menerima uang sebesar USD84 ribu hasil dari korupsi e-KTP. Uang tersebut menurut jaksa KPK diterima Yasonna saat menjadi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. (Pon)

Berita lain terkait pemeriksaan Yasonna oleh KPK baca juga: Kasus E-KTP, Siang Ini KPK Panggil Yasonna Dan Sejumlah Anggota DPR

#Yasonna Laoly #Korupsi E-KTP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Setnov juga diminta membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti (UP) USD 7,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Indonesia
Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang
Supratman Andi Agtas mengatakan sidang ekstradisi buron kasus e-KTP itu baru akan digelar pada 23 Juni 2025.
Frengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang
Indonesia
Buron Korupsi e-KTP Menolak Pulang, Komisi XIII DPR: Negara Tidak Boleh Kalah
Tindakan Paulus Tannos dinilai bukan sekadar upaya menghindari proses hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
Buron Korupsi e-KTP Menolak Pulang, Komisi XIII DPR: Negara Tidak Boleh Kalah
Indonesia
KPK Pastikan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Disetujui Singapura
Ketua KPK pastikan pihaknya dan Kementerian Hukum masih terus memantau proses ekstradisi Paulus Tannos.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
KPK Pastikan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Disetujui Singapura
Indonesia
Pemerintah Hadapi Kendala Pulangkan Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura
Pemerintah Indonesia terus berupaya memulangkan Tannos ke Tanah Air melalui jalur diplomatik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
Pemerintah Hadapi Kendala Pulangkan Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura
Bagikan