Tito Tegaskan Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Akan Dikurung di Penjara

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong masyarakat untuk gotong royong menekan laju penyebaran COVID-19. Salah satu caranya melalui taat protokol kesehatan dan sosialisasi gerakan sejuta masker.

Kini ada sanksi hukum yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 agar masyarakat ada efek jerah untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Perintah beliau (Jokowi) adalah agar setiap daerah membuat Perda tentang protokol kesehatan COVID-19 dengan sanksi diantaranya kerja sosial, denda dan sanksi administrasi penutupan tempat usaha, bukan kurungan," ujar Tito dalam keteranganya, Jumat (7/8).

Baca Juga:

ICW Ungkap Mendagri Tito Mangkir Lapor LHKPN Selama Jadi Kapolri

Mantan Kapolri ini menegaskan, peraturan akan disesuaikan dengan situasi lokal yang ada sehingga mempermudah penegak hukum seperti TNI dan Polri untuk menegur masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker.

"Nah jadi harus ada Perda itu, Inpres itu tidak bisa memuat sanksi hukum. Inpres adalah untuk memerintahkan kepatuhan dan memerintahkan kepada kepala daerah pemerintahan daerah untuk membuat aturannya di daerah masing-masing. Ini disesuaikan dengan situasi lokal yang ada," tutur Tito.

Tito mendesak kepala daerah untuk menggaungkan agar masyarakat mau memproteksi diri dari penularan COVID-19 dengan menggunakan masker.

“Saya sampaikan bagi rekan-rekan kepala daerah yang bisa mengadakan masker, untuk membagikan masker,” kata ayah tiga orang anak ini.

Menyadari masih minimnya kemampuan masyarakat untuk membeli masker, dan memahami masih minimnya pemahaman masyarakat akan manfaat menggunakan masker di masa pandemi, menyebabkan sosialisasi dan pembagian masker harus digalakkan baik oleh Pemerintah maupun swasta.

"Jadi pemerintah hanya sebagai stimulus, motor, dinamisator, dan setelah itu tahap keduanya sosialisasi tentang tata cara pakai masker yang benar, karena memang banyak juga yang tidak paham cara pakai masker yang benar,” bebernya.

Setelah cara soft digunakan, kepala daerah dapat membuat regulasi guna memberikan payung hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan penggunaan masker, sehingga diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar.

“Baru penegakan hukumnya, sanksi hukum, karena masyarakat ini kalau tidak ada efek membuat jera biasanya juga tidak diikuti," tutup Tito.

Seperti diketahui, Pemerintah melaporkan ada 1.882 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Kamis (6/8). Ini membuat total sudah 118.753 kasus terkonfirmasi semenjak virus Corona mewabah di Indonesia.

Baca Juga:

Pengamat Apresiasi Langkah Mendagri Tito Cek Dana Otsus Papua

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 556 kasus, disusul Jawa Timur sebanyak 286 kasus baru per 6 Agustus.

Dikutip dari laman covid19.go.id, ada sebanyak 75.645 kasus sembuh hingga hari ini, sementara kasus kematian baru Corona totalnya mencapai 5.521 orang. (Knu)