Tito: KPK dan Kejaksaan Tak Akan Terganggu dengan Densus Tipikor


Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (MP/Angga Yudha Pratama)
MerahPutih.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan patuh pada perintah Presiden Joko Widodo untuk menunda pembentukan Densus Tipikor.
"Perintah Presiden untuk tunda, kita tunda. Kami tetap mempersiapkan seperti apa organisasinya kalau seandainya terjadi misalnya perubahan ya kita akan laksanakan," ujar Tito di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).
Tito menegaskan, pembentukan Densus Tipikor tidak akan bersinggungan dengan lembaga apalagi mengurangi kewenangan instansi lain.
"KPK tetap jalan, monggo gak ada masalah. Gak akan terganggu dengan adanya densus apa pun namanya juga. Jaksa juga gak akan terganggu," sambung Tito.
Tito menegaskan, pembentukan Densus Tipikor berangkat dari masifnya praktik korupsi yang berujung pada operasi tangkap tangan.
"Kalau saya mau mengaktifkan penanganan korupsi ini, ini mungkin OTT-nya, penangkapan bisa kita laksanakan tiap 2-3 hari sekali," kata Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan perlunya memperbaiki sistem-sistem dalam pemberantasan korupsi. "Saya sekali lagi berpendapat penindakan memang harus tapi bukan yang utama. Yang utama adalah pencegahan," jelas Tito.
Selain itu, orientasi pemberantasan korupsi yang paling utama adalah hasil. "Pencegahan sangat penting, memperbaiki sistem sangat penting. Itu yang harus masif. Jangan dibalik jadi put them into the jail. Jangan tangkap sebanyak-banyaknya masuk ke dalam penjara. Ini justru bisa membuat terjadinya ketakutan dalam birokrasi," ucap Tito. (Ayp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Antikorupsi, Ini Tanggapan IPW
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah

Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri

Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah

Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses

Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya

[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
![[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma](https://img.merahputih.com/media/ea/90/a7/ea90a76cc4ce6162e17453c96a46b02d_182x135.jpeg)
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir

Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
