Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Juli 2023
Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji

Peserta ibadah haji 2023 mengambil perbekalan di tengah prosesi Armuzna yang menguras stamina, Sabtu (1/7/2023). (ANTARA/HO-Rokom Kemenkes).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR membeberkan beberapa temuan terkait pelaksanaan haji 2023. Pertama terkait mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.

Anggota Timwas Haji DPR Ace Hasan Syadzily menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi.

Baca Juga

Kuota Haji Indonesia di Tahun 2024 Capai 221 Ribu

"Kami banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia," kata Ace di Jakarta, Senin, (3/6).

Selain itu, kata politikus Partai Golkar ini, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan juga sangat amburadul dan acak-acakan.

"Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda," ujarnya.

Ilustrasi: Jamaah haji berdoa saat wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
Ilustrasi: Jamaah haji berdoa saat wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

Ace juga menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Dia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih.

"Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," bebernya.

Selain itu, jumlah kamar mandi di Arafah juga menjadi sorotannya. Ace menyebut jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji sehingga memicu antrean panjang.

"Ketiga, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet," imbuhnya.

Baca Juga

Ketika Jemaah Haji Jabar Antre Beli Baso Buat Dicampur Nasi

Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ace menilai transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Menurutnya, kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah, juga kesalahan fatal.

"Kasus bus Taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," ungkapnya.

Terakhir, kata Legislator Dapil Jawa Barat II ini, adalah fasilitas lansia yang tidak optimal.

"Kelima, beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," imbuhnya.

Berdasarkan catatan itu, Ace meminta pemerintah meninjau ulang mashariq. Dia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah.

"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," tegas dia.

Lebih lanjut Ace menegaskan, setelah musim haji selesai, Timwas Haji DPR akan mengevaluasi total manajemen haji. Dia menilai pelaksanaan haji 2023 ini banyak kekurangan.

"Setelah musim Haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," tutup Ace. (Pon)

Baca Juga

Komisi VIII DPR Percepat Pembentukan Panja Ibadah Haji

#Ibadah Haji #Kementerian Agama #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Bagikan