Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji

MerahPutih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR membeberkan beberapa temuan terkait pelaksanaan haji 2023. Pertama terkait mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.

Anggota Timwas Haji DPR Ace Hasan Syadzily menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi.

Baca Juga

Kuota Haji Indonesia di Tahun 2024 Capai 221 Ribu

"Kami banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia," kata Ace di Jakarta, Senin, (3/6).

Selain itu, kata politikus Partai Golkar ini, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan juga sangat amburadul dan acak-acakan.

"Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda," ujarnya.

Ace juga menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Dia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih.

"Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," bebernya.

Selain itu, jumlah kamar mandi di Arafah juga menjadi sorotannya. Ace menyebut jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji sehingga memicu antrean panjang.

"Ketiga, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet," imbuhnya.

Baca Juga

Ketika Jemaah Haji Jabar Antre Beli Baso Buat Dicampur Nasi

Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ace menilai transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Menurutnya, kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah, juga kesalahan fatal.

"Kasus bus Taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," ungkapnya.

Terakhir, kata Legislator Dapil Jawa Barat II ini, adalah fasilitas lansia yang tidak optimal.

"Kelima, beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," imbuhnya.

Berdasarkan catatan itu, Ace meminta pemerintah meninjau ulang mashariq. Dia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah.

"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," tegas dia.

Lebih lanjut Ace menegaskan, setelah musim haji selesai, Timwas Haji DPR akan mengevaluasi total manajemen haji. Dia menilai pelaksanaan haji 2023 ini banyak kekurangan.

"Setelah musim Haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," tutup Ace. (Pon)

Baca Juga

Komisi VIII DPR Percepat Pembentukan Panja Ibadah Haji