Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Juli 2023
Timwas DPR Beberkan Sejumlah Temuan Terkait Pelaksanaan Haji

Peserta ibadah haji 2023 mengambil perbekalan di tengah prosesi Armuzna yang menguras stamina, Sabtu (1/7/2023). (ANTARA/HO-Rokom Kemenkes).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR membeberkan beberapa temuan terkait pelaksanaan haji 2023. Pertama terkait mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.

Anggota Timwas Haji DPR Ace Hasan Syadzily menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi.

Baca Juga

Kuota Haji Indonesia di Tahun 2024 Capai 221 Ribu

"Kami banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia," kata Ace di Jakarta, Senin, (3/6).

Selain itu, kata politikus Partai Golkar ini, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan juga sangat amburadul dan acak-acakan.

"Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda," ujarnya.

Ilustrasi: Jamaah haji berdoa saat wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
Ilustrasi: Jamaah haji berdoa saat wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

Ace juga menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Dia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih.

"Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," bebernya.

Selain itu, jumlah kamar mandi di Arafah juga menjadi sorotannya. Ace menyebut jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji sehingga memicu antrean panjang.

"Ketiga, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet," imbuhnya.

Baca Juga

Ketika Jemaah Haji Jabar Antre Beli Baso Buat Dicampur Nasi

Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ace menilai transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Menurutnya, kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah, juga kesalahan fatal.

"Kasus bus Taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," ungkapnya.

Terakhir, kata Legislator Dapil Jawa Barat II ini, adalah fasilitas lansia yang tidak optimal.

"Kelima, beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," imbuhnya.

Berdasarkan catatan itu, Ace meminta pemerintah meninjau ulang mashariq. Dia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah.

"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," tegas dia.

Lebih lanjut Ace menegaskan, setelah musim haji selesai, Timwas Haji DPR akan mengevaluasi total manajemen haji. Dia menilai pelaksanaan haji 2023 ini banyak kekurangan.

"Setelah musim Haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," tutup Ace. (Pon)

Baca Juga

Komisi VIII DPR Percepat Pembentukan Panja Ibadah Haji

#Ibadah Haji #Kementerian Agama #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Kemenhaj mengungkap 70 persen korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat kurang mampu. Sekitar 3.600 PPIU kini didata ulang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan