Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang kini dibanderol Rp 16.250 per liter.

Menurutnya, lonjakan harga tersebut berpotensi memicu perpindahan pengguna ke BBM subsidi seperti Pertalite.

Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata.

kata Meitri

Politikus PKS itu menilai, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite bisa mengubah perilaku konsumen, terutama masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM non-subsidi.

“Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp 6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah,” ujarnya.

Baca juga:

Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina

Pemerintah Harus Beri Kepastian BBM Subsidi Tetap Aman

Menurut Meitri, jika perpindahan pengguna terjadi dalam jumlah besar, pemerintah harus memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap aman agar masyarakat yang berhak tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

Ia juga meminta pemerintah memetakan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional, termasuk menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi energi.

Selain itu, Meitri mendorong BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penimbunan yang dapat memperburuk situasi apabila permintaan meningkat.

Baca juga:

Kata Purbaya: Pertamax Enggak Dipakai Angkutan Barang dan Umum, Dampak Kenaikan Terbatas

“Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya,” tegasnya.

Meitri menyebutkan, pemerintah perlu memiliki langkah mitigasi yang jelas di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Tata kelola energi nasional, menurut dia, harus dijalankan secara lebih responsif dan terukur.

“Kami berharap pemerintah dapat segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh sampai berujung pada kelangkaan BBM subsidi,” pungkasnya. (Pon)