Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerjunkan tim ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Hal ini guna menggali keterangan dan mencari fakta peristiwa represif yang dilakukan oleh aparat pada Selasa 8 Februari 2022 lalu.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menuturkan, dari temuan awal, pihaknya menemukan fakta adanya kekerasan.
"Khususnya dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju," kata Beka dalam keteranganya, Sabtu (12/2).
Baca Juga
Polda Jateng Klaim Kericuhan di Desa Wadas Dipicu Provokasi Orang Tak Dikenal
Komnas HAM juga mendapati informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan. "Banyak warga dewasa dan anak mengalami trauma,"jelas Beka.
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya kerenggangan hubungan sosial kemasyarakatan antar warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit.
Ia meyakini, mengerahkan pasukan ke Desa Wadas, tidak hanya menimbulkan kekerasan tapi juga trauma bagi warga. Pendekatan keamanan pada kasus konflik justru membuat permasalahan semakin sulit diselesaikan.
“Jangan lagi menggunakan pendekatan keamanan. Mengerahkan pasukan banyak dan akhirnya bukan hanya kekerasan dan penangkapan yang terjadi, tapi juga trauma,” kata Beka.
Baca Juga
Pemerintah dan polisi wajib memberi jaminan keamanan terhadap warga Wadas serta memastikan baik warga yang mendukung atau menolak pertambangan batu andesit tidak mendapat intimidasi dari pihak manapun.
“Termasuk juga memulihkan relasi sosial (warga) yang ada di Desa Wadas. Pro dan kontra ini kan semakin mengeras dengan peristiwa kemarin,” ujar Beka.
Selain menarik seluruh pasukan dari Desa Wadas, Kapolda Jawa Tengah juga harus melakukan evaluasi rutin terkait pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan kasus ini.
Komnas HAM juga mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memulihkan trauma warga akibat pengerahan pasukan ke Wadas.
Baca Juga
Peristiwa Desa Wadas, Demokrat Ungkit Kasus Kedung Ombo Era Soeharto
Pemerintah Provinsi Jateng harus mengerahkan segala sumber daya untuk menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan warga Desa Wadas terpenuhi.
“Kami sudah koordinasi dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Mereka punya para ahli dan pengalaman bagaimana memulihkan anak-anak," tutup Beka. (Knu)
