YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 Februari 2022
YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas

Warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah memasang patok tanah mereka sendiri sebagai bentuk dukungan kelanjutan pembangunan Bendungan Bener. ANTARA/HO-dokumen BBWSSO Yogyakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Yogyakarta mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang menangkap puluhan warga desa Wadas, Jawa Tengah.

Penangkapan disinyalir terkait penolakan warga desa dengan proyek tambang batu andesit untuk keperluan bendungan Bener yang ada di dekat desa tersebut.

Baca Juga:

Sederet Modus Mafia Tanah Hingga Gugatannya Tiada Akhir

Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, Zainal Arifin menyatakan, penangkapan tersebut terjadi pada warga yang menolak dan saat warga sedang istighosah.

"Penangkapan dilakukan terhadap sekitar 60 warga dilakukan oleh kepolisian," kata Zainal dalam keterangannya, Rabu (9/2).

Baca Juga:

Staf BPN hingga Mantan Camat di Kota Serang Bekerja Sama Jadi Mafia Tanah

Zainal mengatakan, selain menangkap warga , aparat juga melakukan sweeping hingga ke rumah-rumah warga.

Informasi ini disampaikan Zainal, berkaitan update dan informasi yang didapat di lapangan yang menurutnya hanya berdasarkan klaim sepihak dari kepolisian dan gubernur.

Baca Juga:

Oknum Notaris Terlibat Mafia Tanah Rugikan Keluarga Nirina Zubir Serahkan Diri

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Alqudussy beralasan puluhan orang itu diangkut lantaran bertindak anarkistis dan menghalangi petugas.

"Ada 23 orang yang diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Bener untuk dilakukan interogasi," kata Iqbal kepada wartawan, Selasa (8/2). (Pon)

#Sengketa Tanah #Waduk
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ada Kasus Sengketa Tanah di Lokasi Kebakaran Kamal Muara, Legislatif PSI Minta Pramono Hati-hati
Kebakaran di Kamal Muara kini menjadi perhatian berbagai pihak. Sebab, terjadi sengketa tanah di lokasi tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta untuk berhati-hati.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Ada Kasus Sengketa Tanah di Lokasi Kebakaran Kamal Muara, Legislatif PSI Minta Pramono Hati-hati
Indonesia
1 Orang Tewas, INAFIS Temukan Kacamata Saat Olah TKP Ledakan Proyek Waduk Bulango Ulu
Peristiwa ledakan terjadi Senin (5/5) sekitar Pukul 17.00 Wita, tetapi baru dilaporkan ke polisi sehari kemudian.
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
1 Orang Tewas, INAFIS Temukan Kacamata Saat Olah TKP Ledakan Proyek Waduk Bulango Ulu
Indonesia
Staf Ahli Kementerian ATR Temukan Kejanggalan dalam SHGB Indogrosir Makassar
BPN harus segera mengevaluasi sertifikat tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Mei 2025
Staf Ahli Kementerian ATR Temukan Kejanggalan dalam SHGB Indogrosir Makassar
Indonesia
Komisi II DPR Inginkan Pengusaha Dapat Amnesti Tanah
Land amnesty, akan menyasar kepada para pengusaha yang sudah menikmati tanah berpuluh-puluh tahun yang tidak mau mendaftarkan tanahnya dan tidak mempedulikan masa lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Desember 2024
Komisi II DPR Inginkan Pengusaha Dapat Amnesti Tanah
Indonesia
Diresmikan Januari 2025, Gibran Tinjau Pembangunan Waduk Jlantah Karanganyar
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau pembangunan Waduk Jlantah Karanganyar, Jawa Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 27 Desember 2024
Diresmikan Januari 2025, Gibran Tinjau Pembangunan Waduk Jlantah Karanganyar
Indonesia
AHY Temui KSAD, Minta TNI AD Bantu Pemerintah Bereskan Sengketa Tanah
AHY menyampaikan permintaan itu ketika bertemu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Selasa (26/3) sore di Mabes TNI AD.
Hendaru Tri Hanggoro - Rabu, 27 Maret 2024
AHY Temui KSAD, Minta TNI AD Bantu Pemerintah Bereskan Sengketa Tanah
Indonesia
Jokowi Ungkap Jumlah Waduk di Indonesia Belum 10 Persen Dibanding Korea-Tiongkok
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jumlah infrastruktur waduk dalam rangka memenuhi kemandirian pangan di Indonesia belum mencapai 10 persen dari kemampuan negara Korea dan China.
Mula Akmal - Jumat, 29 September 2023
Jokowi Ungkap Jumlah Waduk di Indonesia Belum 10 Persen Dibanding Korea-Tiongkok
Indonesia
Pulau Rempang Disebut Bukan Pemukiman Tanah Adat
Kementerian ATR/BPN bisa memperbaiki data terkait dengan kepemilikan lahan di Pulau Rempang yang diduga ada tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 September 2023
Pulau Rempang Disebut Bukan Pemukiman Tanah Adat
Indonesia
Sertifikasi Tidak Hilangkan Hak Tanah Ulayat
Tanah ulayat masyarakat hukum adat yang sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat, akan memberikan keuntungan dan kepastian hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Juni 2023
Sertifikasi Tidak Hilangkan Hak Tanah Ulayat
Indonesia
Begini Sengketa Lahan Kebun Binatang Bandung versi Pemkot
Pemkot Bandung telah memberikan surat teguran pertama kepada pengelola Kebun Binatang Bandung pada Jumat 9 Juni 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 17 Juni 2023
Begini Sengketa Lahan Kebun Binatang Bandung versi Pemkot
Bagikan